Anggaran Bansos 2020 Tak Terealisasi 100 Persen, Risma: Kendalanya Data Tidak Lengkap

Mantan Walikota Surabaya itu menjelaskan salah satu penyebab serapan anggaran bansos yang tidak mencapai 100 persen yakni data penerima yang tidak lengkap dan tidak valid.

Selain itu kerap kali data penerima juga tidak sesuai dengan yang didaftarkan dalam e-wallet atau dompet digital yang didaftarkan sebagai penerima bansos.

"Sekarang menjadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi karena tidak terkineksinya dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sekarang ini menjadi PR kami," jelas Risma ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/1/2021).

Secara keseluruhan, tahun lalu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial sebesar Rp 127 triliun, namun yang terealisasi sebesar Rp 123 triliun.

Untuk program bansos sembako Jabodetabek, realisasinya sebesar 99,91 persen, bansos tunai terealisasi sebesar 98 persen.

Untuk program bansos tunai non Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 99,9 persen, untuk PKH terealisasi 99,92 persen, bansos berupa beras teralisasi 100 persen, dan program sembako terealisasi 92,92 persen.

Untuk bansos tunai, menurut Risma salah satu kendalanya yakni kondisi geografis menyebabkan penyaluran di beberapa wilayah penyaluran menjadi lebih sulit.

"Jadi ada beberapa kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah penyaluran," ujar Risma.

Sementara bansos beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, kendala penyaluran adalah cuaca ekstrem.

"Kemudian berikutnya adalah masih adanya KPM yang non eligible, tadi saya sampaikan di antaranya adanya evaluasi yang tahun 2017 itu adanya peraturan yang dibuat, karena usianya dinaikkan dan sebagainya, sehingga ada perubahan alami," jelas Risma.