Salin Artikel

6 Tahun Terakhir, Penyaluran Dana Desa Capai Rp 323 Triliun

“Total dana desa yang telah tersalur sepanjang 2015-2020 sebesar Rp 323,32 triliun,” kata Abdul dalam agenda bertajuk tujuh tahun implementasi UU Desa, Jumat (15/1/2020).

Abdul mengatakan, penyaluran tersebut sejalan dengan penyerapan dana desa yang terus meningkat. Pada tahun 2015 dana desa terserap hingga 82,72 persen, pada tahun 2016 penyerapan dana desa mencapai 97,65 persen dan pada 2020 penyerapan dana desa mencapai 99,95 persen.

“Pada 2021 direncanakan Rp 72 triliun disalurkan ke 74.961 Desa,” ucap dia.

Abdul mengatakan, sepanjang 2015-2020, dana desa telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Antara lain berupa, Jalan desa sepanjang 261.877 kilo meter; Jembatan sepanjang 1.494.804 meter; Pasar desa 11.944 unit. Kemudian, Bumdes 39.844 kegiatan; Tambatan perahu 7.007 unit; Embung 5.202 unit; Irigasi 76.453 unit; Sarana olah raga 27.753 unit.

Sepanjang 2015-2020 juga telah dibangun prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Antara lain berupa Penahan tanah 237.415 unit; Prasarana air bersih 1.281.168 unit; Prasarana MCK 422.860 unit; Polindes 11.599 unit; Drainase 42.846.367 meter; PAUD 64.429 kegiatan; Posyandu 40.618 unit; dan 58.269 unit Sumur.

“Materialisasi Undang-undang Desa, yang dioperasionalkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015, adalah pendanaan dalam bentuk Dana Desa (DD), yang sepanjang tahun 2015 sampai 2020 telah mampu menggeliatkan APBDes, membangkitkan ekonomi desa, serta meratakan pembangunan desa,” terang dia,

Abdul menerangkan, tahun 2014 total anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) seluruh desa di Indonesia sebesar Rp 20 triliun. Sementara itu, Dana Desa yang pertama kali dikucurkan ke Desa pada tahun 2015 mencapai Rp 21 triliun.

“Sehingga, pada tahun 2015 APBDes masing-masing desa di Indonesia, melonjak dari rata-rata Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta,” ujar dia.

Kondisi tersebut, lanjut Abdul, menjadikan Desa menuai banyak berkah, karena dana desa menggairahkan Pemda kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan bantuan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ia menyebut, sebelum 2015, total ADD tercatat di kisaran Rp 1 triliun per tahun.

“Namun kini sudah naik menjadi lebih dari Rp 33 triliun per tahun. Meningkat 33 kali lipat. Tidak mengherankan, pada 7 Tahun UU Desa ini APBDes telah berganda hingga enam kali lipat, menjadi Rp 121 triliun pada tahun 2020,” ungkap dia.


Abdul mengatakan, sepanjang 2015-2019 dana desa ditransfer mulai bulan Maret, dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKDes). Diselenggarakan 3 tahap pencairan Dana Desa, senilai 20 persen pada pencairan pertama, 40 persen pencairan kedua, dan 40% pencairan ketiga.

“Percepatan penyaluran Dana Desa dimulai tahun 2020,” ucap dia.

Abdul mengatakan, pada tahun 2020, dana desa sudah disiapkan pada bulan Januari, langsung dari RKUN ke RKDes, dengan proporsi penyaluran 40 persen-40 persen-20 persen. Alhasil, pada 30 Januari 2020 Dana Desa telah cair ke 193 Desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bahkan tahun 2021, penyaluran Dana Desa lebih cepat lagi.

“Hari ini, 15 Januari 2020, Dana Desa sebesar Rp 3.841.892.400 (3,8 miliar) telah tersalurkan ke 20 rekening kas desa di Aceh Selatan. Semakin cepat Dana Desa tersalur, semakin cepat digunakan, maka semakin cepat warga merasakan manfaatnya,” tutur Abdul. (Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Penyaluran dana desa dalam 6 tahun terakhir mencapai Rp 323 triliun

https://money.kompas.com/read/2021/01/15/184120226/6-tahun-terakhir-penyaluran-dana-desa-capai-rp-323-triliun

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Whats New
Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Whats New
Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Spend Smart
Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Whats New
Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Whats New
Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Whats New
Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Whats New
Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Whats New
Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Whats New
Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

Whats New
Waspada Skema Ponzi, OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto

Waspada Skema Ponzi, OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.