Kenaikan Harga Pupuk Subsidi untuk Tutupi Kekurangan Anggaran 2021

Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan Sarwo Edhy mengungkapkan, kenaikan harga tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan volume penyediaan pupuk bersubsidi di tahun ini karena adanya kekurangan anggaran.

Ia menjelaskan, awalnya volume pupuk bersubsidi tahun 2021 dialokasikan sebanyak 7,2 juta ton dengan total anggaran sebesar Rp 25,2 triliun. Alokasi ini bahkan sudah berkurang Rp 4,6 triliun dari anggaran di 2020.

Meski demikian, Kementan melihat kebutuhan alokasi pupuk subsidi perlu ditambah pada tahun ini menjadi 9,1 juta ton dengan anggaran Rp 32,5 triliun. Ini dengan mempertimbangkan rata-rata penggunaan pupuk subsidi sepanjang 2014-2020.

Alhasil dengan adanya peningkatan alokasi pupuk subsidi membuat terjadinya kekurangan anggaran sebesar Rp 7,3 triliun untuk tahun ini.

"Dasarnya ada penurunan anggaran di 2021. Kemudian alokasi kebutuhan di tambah, sehingga ada kekurangan uang Rp 7,3 triliun untuk alokasi pupuk subsidi," ujar Sarwo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (18/1/2021).

Oleh sebab itu, pemerintah mengambil tiga langkah untuk bisa menambal kekurangan tersebut. Terdiri dari penurunan harga pokok produksi (HPP), perubahan komposisi pupuk NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium), serta menaikkan HET pupuk subsidi.

Ia menjelaskan, upaya penurunan HPP pupuk subsidi dilakukan sebesar 5 persen yang menghasilkan efisiensi Rp 2,45 triliun. Langkah ini sesuai dengan rekomendasi KPK, BPK, dan BPKP, serta Kementerian Keuangan.

Kemudian lewat perubahan komposisi pupuk NPK dari 15-15-15 menjadi 15-10-12 dapat menghemat Rp 2,27 triliun. Menurutnya, ini telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pokja Pupuk dengan Kemenko Perekonomian.

"Perubahan berdasarkan hasil kajian Litbang pada 2017, di mana unsur tanah pertanian di Indonesia mulai mengalami kelebihan fosfor dan kalium," jelasnya.

Serta, langkah terakhir dengan menaikkan HET pupuk bersubsidi. Secara rinci, pupuk urea naik Rp 450 per kilogram, SP-36 naik Rp 400 per kilogram, serta ZA dan Organik naik Rp 300 per kilogram.

"Dari kenaikan HET terdapat efisiensi Rp 2,57 triliun," imbuh Sarwo.

Adapun alasan lain yang turut mendukung kenaikan HET pupuk bersubsidi yakni adanya usulan dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) kepada Menteri Keuangan, di mana petani bersedia HET naik Rp 300-Rp 600 per kilogram.

Di sisi lain, HET pupuk bersubsidi tidak pernah naik sejak 2012, sementara kenaikan HPP gabah hampir tiap tahun meningkat. Kenaikan ini juga dimaksud menekan kesenjangan antara pupuk bersubsidi dan non subsidi guna meminimalkan penyimpangan.

"Jadi untuk tutup kebutuhan pupuk di 2021, kekurangan anggaran itu bisa atasi dengan penurunan HPP, perubahan komposisi NPK, dan menaikan HET," pungkasnya.