Salin Artikel

Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Bendahara Negara itu mengatakan, bila pemerintah pusat bertanggung jawab atas penyediaan obat, vaksin, peralatan kesehatan, hingga suplemen kesehatan, maka pemerintah daerah dengan Anggaraan Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) perlu berupaya dalam hal proses distribusi vaksin di lapangan.

"Jadi prinsipnya adalah pemerintah pusat dalam hal ini menangani untuk urusan bidang kesehatan akibat pandemi, kita tetap meminta, jangan sampai pemda mengandalkan total keseluruhan effort dan resources dari pusat," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021).

"Namun bersama-sama dengan pemerintah pusat karena ini akan pasti jauh lebih baik dampaknya dan hasilnya," tambah dia.

Pihaknya pun menjabarkan, pemerintah tahun 2020 telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 637 miliar untuk pengadaan vaksin.

Sementara untuk tahun 2021 ini, program pengadaan vaksin diperkirakan bakal memakan anggaran Rp 73 triliun hingga Rp 74 triliun.

"Oleh karena anggaran yang sangat besar, meskipun kita telah mengalokasikan untuk APBN 2021, kita jelas meminta daerah untuk turut serta di dalam menangani program vaksinasi, termasuk dalam APBDnya," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, keterlibatan pemda dalam proses distribusi vaksin juga diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Beleid tersebut menjelaskan, penyediaan obat vaksin dan alat kesehatan dan suplemen kesehatan program nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara dukungan pemerintah daerah adalah menyukseskan program vaksinasi melalui distribusi dan penanganan vaksin di setiap provinsi dan Puskesmas serta operasionalisasi vaksin di lapangan.


Sri Mulyani mengatakan, untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah bakal menyisihkan setidaknya minimal 4 persen dari dana alokasi umum di dalam anggaran 2021.

Sementara untuk pemerintah daerah yang tidak mendapatkan DAU, maka dukungan anggaran vaksinasi didapatkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang disesuaikan dengan kemampuan tiap daerah.

"Oleh karena itu kami akan terus melakukan pengaturan earmarking untuk DBH dan DAU ini seperti yang tertuang di dalam pasal 71B PMK 233 tahun 2020 di mana pemerintah daerah menyediakan pendanaan melalui APBD yang dapat bersumber dari dana transfer umum untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi," kata dia.

https://money.kompas.com/read/2021/01/19/163300326/vaksinasi-covid-19-sri-mulyani-minta-pemda-tak-hanya-andalkan-pusat-

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wahyoo dan Livin’ by Mandiri Gelar Kompetisi Kuliner untuk UMKM

Wahyoo dan Livin’ by Mandiri Gelar Kompetisi Kuliner untuk UMKM

Rilis
Daftar Harga Listrik Per kWh 2022 untuk Golongan Tarif Non-subsidi

Daftar Harga Listrik Per kWh 2022 untuk Golongan Tarif Non-subsidi

Spend Smart
Sama-sama Beri Utang ke Negara, Apa Beda IMF dan Bank Dunia?

Sama-sama Beri Utang ke Negara, Apa Beda IMF dan Bank Dunia?

Whats New
Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Whats New
Viral Isu Pencairan Kredit Tanpa Jaminan ke Pengusaha Tambang, BNI Buka Suara

Viral Isu Pencairan Kredit Tanpa Jaminan ke Pengusaha Tambang, BNI Buka Suara

Whats New
Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi

Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi

Whats New
Fakta Singapura, Surga Bagi WNI Sembunyikan Hartanya di Luar Negeri

Fakta Singapura, Surga Bagi WNI Sembunyikan Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Terkena Sanksi BI Checking, Apa Akibatnya?

Terkena Sanksi BI Checking, Apa Akibatnya?

Whats New
Ratusan Jemaah Batal Berangkat Haji Furoda, Apa Uangnya Bisa Kembali?

Ratusan Jemaah Batal Berangkat Haji Furoda, Apa Uangnya Bisa Kembali?

Spend Smart
Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

Whats New
Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Rilis
Erick Thohir Sebut Banyak Investor UEA Tertarik Danai IKN hingga Wisata Laut RI

Erick Thohir Sebut Banyak Investor UEA Tertarik Danai IKN hingga Wisata Laut RI

Whats New
Sulap Limbah Jagung jadi Produk Kerajinan, Pemuda Ini Dapat Hadiah dari Sandiaga Uno

Sulap Limbah Jagung jadi Produk Kerajinan, Pemuda Ini Dapat Hadiah dari Sandiaga Uno

Whats New
Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.