Jejak Sugiat Santoso, Timses Bobby yang Jadi Komisaris Anak BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Timses sekaligus Juru Bicara Tim Pemenangan Bobby Nasution-Aulia Rachman di Pilkada Medan, Sumatera Utara (Sumut), yakni Sugiat Santoso diangkat menjadi Komisaris Independen PT Prima Multi Terminal (komisaris BUMN). 

PT Prima Multi Terminal adalah anak perusahaan BUMN. Saham perusahaan dimiliki oleh tiga perusahaan negara antara lain yakni PT Pelindo I (Persero), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT PP Tbk (PTPP) dengan komposisi saham masing-masing 55 persen, 20 persen, dan 25 persen.

Dikutip dari laman resmi perusahaan pada Kamis (28/1/2021), bidang usaha perusahaan tersebut meliputi terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal curah cair internasional dan domestik, pergudangan, kegiatan industri tertentu, dan jasa penunjang lainnya.

Perusahaan yang berkantor di Pelabuhan Kualatanjung itu kini sedang mengembangkan proyek terminal multipurpose baru di pelabuhan terbesar di Pulau Sumatera tersebut.

Nama Sugiat Santoso bisa dibilang cukup sering wara-wiri dalam pemberitaan media lokal di Kota Medan.

Dilansir dari berbagai pemberitaan Tribun Medan, ia sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), salah satu ormas kepemudaan terbesar di Sumatera Utara.

Di kancah perpolitikan Sumatera Utara maupun lingkup Kota Medan, sosoknya juga sering tampil di depan publik. Contohnya Pilgub Sumut tahun 2018 silam, ia menjadi salah satu pendukung kubu Cagub-Cawagub Sumut Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah atau pasangan Eramas.

Sugiat Santoso bahkan tercatat menduduki jabatan penting dalam Timses Eramas sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

Edy Rahmayadi adalah mantan Pangkostrad TNI AD dan pernah menjadi Pangdam Bukit Barisan. Sementara Musa Rajekshah atau biasa disapa Ijeck adalah anak dari dari Haji Anif yang notabenen adalah pengusaha kesohor di Sumatera Utara.

Saat Pilgub Sumut, Sugiat Santoso semakin sering tampak di Posko Pemenangan Eramas, Jalan A Rivai, Medan. Salah satu tugasnya adalah menangkis balik isu-isu negatif yang menyerang pasangan Eramas.

Salah satunya ketika Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dianggap melanggar aturan Bawaslu yang melarang penyampaian kuliah atau ceramah selama Bulan Ramadan dan Idul Fitri dan membagikan sedekah dan infaq.

"Saya kira ini sudah kelewatan, karena ini kan persoalannya masalah dakwah. Menurut saya ini juga melanggar Pancasila, karena seperti diketahui sila pertama itu ketuhanan yang maha esa," ujar Sugiat dikutip dari pemberitaan Tribun Medan, 18 Mei 2018. Belakangan, pasangan Eramas memenangi Pilgub Sumut. 

Setahun setelahnya atau di gelaran Pilpres 2019, ia kembali masuk timses. Kali ini bergabung di kubu pasangan Prabowo-Sandi untuk merebut kantong suara di Sumut.

Di Pilpres 2019, jabatan Sugiat Santoso adalah sebagai Ketua Relawan Badan Pemenangan Prabowo - Sandiaga Uno (PADI Sumut).

"Kita baru memenangkan pilgub Sumut dan saya termasuk pada bagian di dalamnya, saya yakin dengan uforia ini, pemilih Eramas akan memilih Prabowo -Sandi," ujar Sugiat.

Menurut Sugiat pihaknya kala itu mengaku telah mengadakan survei internal dan memprediksi kemenangan Padi di Sumatera Utara sebesar 70 persen.

"Kemenangan Eramas akan terulang pada Prabowo - Sandi," beber dia.

Provinsi Sumatera Utara, kata Sugiat, merupakan wilayah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Oleh karenanya, apabila Prabowo - Sandi menang telak di provinsi tersebut, akan menular pada wilayah lainnya yang ada di Pulau Sumatera.

"Di Sumatera Utara kami akan fokus di daerah Pantai Timur dan Tabagsel seperti saat Eramas kemarin," tutur dia.

Nama Sugiat Santoso juga pernah tersandung hukum atas kasus pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Masih dikutip dari pemberitaan Tribun Medan, Sugiat Santoso diproses Subdit V/Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut karena pernyataannya menyebut, kasus PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) merupakan bentuk kriminalisasi terhadap keluarga H Anif.

Bahkan, Sugiat juga menyatakan, jika ada pihak-pihak yang coba mengusik keluarga H Anif, maka itu sama halnya dengan mengganggu ketentraman dan mengusik masyarakat Sumut, khususnya umat Islam.