JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) untuk menghadapi berbagai tantangan global.
Salah satunya, krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Lutfi dalam Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO (Informal WTO Ministerial Gathering) yang berlangsung secara virtual pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Pertemuan diikuti 29 negara anggota dengan agenda membahas peran WTO menghadapi tantangan global di tengah pandemi dalam upaya pemulihan ekonomi dan prioritas persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12.
“Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan menjadi perhatian seluruh anggota WTO. Untuk itu, reformasi WTO diperlukan guna mendukung peran strategis WTO dalam menghadapi tantangan global, khususnya krisis yang disebabkan pandemi,” ujar Lutfi seperti dikutip dalam keterangan resmi, Senin (1/2/2021).
Lutfi menjelaskan, dalam pertemuan, mayoritas perwakilan pemerintah negara menyampaikan komitmen menjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral dan juga mendesak beberapa hal yang harus diselesaikan saat ini.
Hal tersebut di antaranya, penunjukkan Direktur Jenderal WTO yang baru dan anggota Badan Tingkat Banding guna memulihkan kembali fungsi sistem penyelesaian sengketa di WTO.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti relevansi perdagangan dan peran WTO dalam mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan.
“Dalam mengembalikan kepemimpinan di WTO, sangat penting untuk menyelesaikan penunjukan Dirjen WTO yang baru, serta mengembalikan kepercayaan global pada sistem perdagangan multilateral melalui penunjukan anggota pada Badan Tingkat Banding WTO,” jelas Lutfi.
Mayoritas perwakilan pemerintah negara menekankan pentingnya kepastian akses yang adil dan terjangkau untuk barang-barang medis, termasuk vaksin, serta langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan, kekayaan intelektual, dan transparansi.
Mendag mengatakan, negara-negara harus memberikan dukungan terhadap proposal anggota WTO untuk pencegahan, penanganan, dan pengobatan Covid-19.
Seperti usulan pengabaian ketentuan tertentu dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement.
"Apabila diperlukan, kita mengupayakan kesepakatan tingkat Menteri agar tindakan-tindakan tersebut bersifat sementara, mempunyai target, dan proposional sehingga tidak disengketakan di WTO di kemudian hari,” kata Lutfi.
Hal lain yang dibahas adalah perundingan mengenai subsidi perikanan yang seharusnya selesai pada 2020.
Isu ini mendapat perhatian serius dari seluruh perwakilan negara yang ikut pada pertemuan.
Pada perundingan seluruh perwakilan pemerintah menyetujui untuk meningkatkan upaya menemukan solusi yang dapat diterima bersama dan konsisten dengan semua elemen mandat negosiasi.
“Upaya mempersempit perbedaan pandangan dalam perundingan adalah fokus pada subsidi yang merugikan dan memberikan perhatian pada special and differential treatment yang efektif bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang,” ujar Lutfi.
Mayoritas perwakilan negara juga menyampaikan isu prioritas lain untuk dibahas secara serius pada KTM WTO ke-12, yaitu isu kebijakan perdagangan pertanian dan isu-isu baru, seperti peraturan jasa domestik, niaga elektronik, fasilitasi investasi, lingkungan yang berkelanjutan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan ekonomi wanita.
https://money.kompas.com/read/2021/02/01/195430026/pertemuan-wto-mendag-bahas-pentingnya-reformasi-organisasi-hingga-subsidi