PHRI: Jika Lockdown Akhir Pekan Diterapkan, Ratusan Restoran Akan Tutup Permanen Tiap Bulan

Ketua Badan Pengurus PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 4.469 responden pelaku usaha restoran, sepanjang tahun lalu, 1.033 restoran diantaranya terpaksa untuk tutup permanen.

"Ditemukan sekitar 1.033 restoran yang tutup permanen," katanya dalam diskusi virtual, Jumat (5/2/2021).

Selain itu, Sutrisno meyakini apabila kebijakan pembatasan masih akan tetap dilaksanakan, maka angka restoran tutup akan terus bertambah di kisaran 125 hingga 150 restoran per bulan.

Apalagi, saat ini tengah bergulir opsi lockdown akhir pekan yang tengah dikaji oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jika opsi (lockdown akhir pekan) berjalan, dipastikan penutupan restoran permanen mencapai 750," ujarnya.

Menurutnya, jumlah restoran tutup bisa jauh lebih tinggi dibanding perkiraannya, mengingat masih ada restoran yang tidak tergabung dalam PHRI atau tidak melaporkan operasional usahanya.

"Tentu dampaknya luar biasa, restoran tutup dan banyak PHK," katanya.

Oleh karenanya, Sutrisno meminta kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk tidak menerapkan suatu kebijakan secara tiba-tiba. Ini mengakibatkan pelaku usaha kesulitan untuk beradaptasi.

"Kita memang sangat berharap setiap kebijakan-kebijakan ini jangan sifatnya kejutan-kejutan, yang kemudian kita harus gagap-gagap untuk merespon," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji usulan lockdown atau karantina wilayah selama akhir pekan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum efektif menekan penyebaran Covid-19.

Riza mengatakan, usulan mengenai lockdwon di akhir pekan berasal dari anggota DPR RI, Saleh Daulay, yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki. Menurut Riza, usulan tersebut terlontar karena saat ini tidak memungkinkan bagi pemerinah memberlakukan lockdown secara penuh dalam waktu tertentu.