PNM Disuntik Pemerintah Rp 2,5 Triliun, Dananya Disalurkan ke 942.517 Nasabah

Direktur Utama PT PNM (Persero) Arief Mulyadi mengatakan, dua PMN yang diberikan oleh pemerintah adalah PMN Rp 1 triliun yang sudah tertera di APBN 2020 dan PMN dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 1,5 triliun.

"Tahun 2020 kami mendapat 2 kali tambahan PMN, lewat APBN 2020 Rp 1 triliun, dan sesuai dengan UU 2/2020 tentang PEN tambahan PMN sebesar Rp 1,5 triliun. Total kami dapat Rp 2,5 triliun," kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/1/2021).

Arief merinci, PMN pertama diterima pada tanggal 29 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020, dana disalurkan kepada 342.555 nasabah dengan rata-rata plafon di bawah Rp 3 juta di 342 kabupaten/kota.

Sementara PMN kedua cair pada 4 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2020, perusahaan BUMN ini telah menyalurkan ke 599.962 nasabah. Dananya pun disalurkan dengan plafon di bawah Rp 3 juta di 342 kabupaten/kota.

"Dananya kami salurkan (ke nasabah). Tapi dengan masuknya dana (PMN) sebagai modal menambah kemampuan kami me-levarage (pembiayaan). Banyak dana yang kami ambil juga dari pasar modal dan MTN, maupun perbankan komersial dan pinjaman pemerintah dari PIP," ucap Arief.

Sementara secara keseluruhan, total penyaluran pembiayaan PNM tumbuh 12 persen pada tahun 2020. Dari Rp 24 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 26,9 triliun.

Hal ini sedikit banyak ditopang oleh perluasan layanan kantor cabang. Arief menuturkan, pihaknya telah menambah hampir 500 kantong cabang yang dapat memfasilitasi 4.450 kecamatan dan 439 kabupaten/kota. Pun merekrut 11.000 karyawan saat pandemi Covid-19.

"Memang tidak seagresif pertumbuhan tahun sebelumnya karena banyak nasabah baru yang kami akuisisi atau biayai di tahun 2020. Bulan Juni-Desember 2020 ada 1,8 juta nasabah baru yang kami beri pembiayaan," sebutnya.

Tercatat, laba PNM meningkat jadi Rp 358 miliar dengan total aset tumbuh 27,3 persen sebesar Rp 31,7 triliun. Peningkatan aset ini diiringi oleh peningkatan liabilitas dengan total Rp 26,1 triliun.