Pemerintah Suntik Modal Rp 42,38 Triliun ke 9 BUMN, Siapa Terbanyak?

"Pemberian PMN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan BUMN," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/2/2021).

Adapun BUMN yang bakal terima suntikan modal, pertama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun yang bakal digunakan sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

"Jadi memang bagian investasi PLN lebih banyak untuk mission development atau dalam hal ini fungsi public good lebih besar," imbuhnya.

Kedua, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut diberikan untuk menjaga risk based capital (RBC) 120 persen suatu lembaga asuransi jiwa baru yang akan menerima polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi.

Menurut Sri Mulyani, PMN untuk BPUI diberikan dengan mempertimbangkan skema yang telah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi VI DPR RI, terkait pembentukan asuransi jiwa baru yaitu sebesar Rp 12 triliun pada 2021 dan Rp 10 triliun pada tahun 2022.

“Sehingga dari total Rp 20 triliun itu angka maksimal dan untuk tahun depan meminta anggaran Rp 10 triliun lagi,” ungkapnya.

Ketiga, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) senilai Rp 977 miliar guna pengembangan kawasan industri terpadu (KIT) di Batang.

Keempat, PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 6,2 triliun, yang akan digunakan untuk modal kerja dalanm mengerjakan proyek pemerintah yakni pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas yakni Sigu-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Lingga-Bengkulu.

Kelima, PT Pelindo III sebesar Rp 1,2 triliun yang diperuntukkan pengembangan Pelabuhan Benoa guna mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Keenam, PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun guna penyiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan produksinya.

Ketujuh, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,25 triliun untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada peyalur KPR FLPP. Kedelapan PT LPEI senilai Rp 5 triliun untuk pengadaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta penugasan khusus ekspor (national interest account).

Serta kesembilan, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di TanaMori-Labuan Bajo.

Sri Mulyani mengatakan, PMN mulai dialokasikan oleh pemerintah pada tahun 2010 untuk mendorong peran BUMN sebagai agent of development. Anggarannya meningkat pesat di lima tahun terakhir khususnya pada tahun 2015 dan 2016.

Pada 2015 suntikan PMN mencapai Rp 65,6 triliun berbentuk tunai dan Rp 250 miliar nontunai. Lalu pada 2016 PMN menjadi sebesar Rp 51,9 triliun secara tunai dan 2,5 triliun nontunai.

Menurut dia, meningkatkan suntikan modal ke BUMN dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, di mana BUMN berperan menjadi motor penggeraknya.

“Kita harus tempatkan BUMN sebagai agent of development dan vechicle alat sarana untuk tingkatkan pemerataan masyarakat, di mana sering membutuhkan langkah-langkah pembangunan yang internal rate of return atau visibility sisi keuangannya belum seperti proyek komersial, tapi dampaknya luar biasa penting,” jelas Sri Mulyani.