Salin Artikel

Ini 12 Benda Gratifikasi Jokowi Senilai Rp 8,7 Miliar yang Jadi Barang Milik Negara

Sekretariat Negara bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan serah terima barang milik negara (BMN) tersebut pada Selasa (9/2/2021) pekan lalu.

Presiden Jokowi sebagai pelapor gratifikasi diwakili oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam prosesi serah terima tersebut.

Heru lantas menyerahkan benda gratifikasi kepala negara ini kepada Pelaksana tugas Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat.

Selanjutnya, KPK menyerahkan BMN tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui DJKN.

Dengan penyerahan barang oleh KPK kepada Kemenkeu, maka kewenangan pengelolaan BMN selanjutnya ada pada Kemenkeu.

Berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018, barang-barang ini rencananya dikelola dengan ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Berikut 12 benda yang dilaporkan Jokowi sebagai gratifikasi, yang kini menjadi milik negara:

“Seluruh barang-barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo kepada KPK ditetapkan menjadi milik negara dengan keputusan. Sesuai peraturan, setelah keputusan ditetapkan maka KPK wajib menyerahkan barang-barang dimaksud kepada Kemenkeu melalui DJKN,” kata Syarief.

Atas alasan keamanan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Purnama T Sianturi yang mewakili DJKN menitipkan 12 BMN tersebut kepada Sekretariat Presiden.

“Dengan pertimbangan keamanan, tidaklah tepat untuk membawa barang ini. Oleh karena itu, Kemenkeu melakukan penitipan atas barang kepada Sekretariat Presiden, dengan harapan setelah Kemenkeu menerima usulan PSP (Penetapan Status Penggunaan), maka kami akan segera menetapkan PSP-nya pada Kemensetneg,” tutur Purnama.

Serah terima BMN gratifikasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi, atas laporan Bapak Joko Widodo Presiden RI.

Pelaporan oleh Presiden adalah wujud kepatuhan penyelenggara negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diharapkan menjadi contoh bagi pegawai negeri/ASN dan penyelenggara negara Lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk melaporkan gratifikasi yang diterima.

“Tuntas sudah proses yang harus dilakukan sesuai peraturan atas laporan gratifikasi oleh Bapak Presiden. Seluruh prosesi ini juga akan didokumentasikan menjadi lembaran negara,” ungkap Heru.

https://money.kompas.com/read/2021/02/15/130700226/ini-12-benda-gratifikasi-jokowi-senilai-rp-87-miliar-yang-jadi-barang-milik

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Whats New
Bantuan 'Rombong Berkah', Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Bantuan "Rombong Berkah", Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Whats New
Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Whats New
Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

BrandzView
KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

Whats New
Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Whats New
BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Whats New
Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi 'Open Loop' dalam RUU P2SK

Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi "Open Loop" dalam RUU P2SK

Whats New
KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

Whats New
IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

Rilis
Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Whats New
KPPU Selesaikan 396 Perkara Praktik Monopoli Usaha Sepanjang 2000-2022

KPPU Selesaikan 396 Perkara Praktik Monopoli Usaha Sepanjang 2000-2022

Whats New
Stok Kedelai Langka, Harga Tahu Tempe Melejit

Stok Kedelai Langka, Harga Tahu Tempe Melejit

Whats New
Sisa Desember, Sri Mulyani Sebut Masih Ada Rp 537,2 Triliun Uang Negara yang Bakal Dibelanjakan

Sisa Desember, Sri Mulyani Sebut Masih Ada Rp 537,2 Triliun Uang Negara yang Bakal Dibelanjakan

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.