Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

DPR Harap LPI Mampu Dorong Penguatan Industri Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berharap Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa mendorong perkuatan struktur industri nasional agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh rakyat.

Untuk itu, lembaga ini perlu memperhatikan pengembangan investasi industri strategis seperti industri hulu, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah daya saing industri manufaktur nasional.

“Kehadiran LPI ini bertujuan meningkatan optimalisasi nilai investasi pemerintah pusat, mendorong foreign direct investment dan perbaikan iklim investasi. Kita tahu, salah satu kendala untuk investasi asing ke Indonesia adalah kurangnya perhatian pada pengembangan industri hulu atau industri strategis. Kebijakan pengelolaan investasi oleh LPI diharapkan bisa menstimulus sektor ini," ujar Rachmat dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021).

Rachmat menambahkan, untuk mempercepat transformasi dan pemulihan ekonomi, pemerintah perlu lebih memperhatikan pengembangan investasi di sektor hulu agar bisa mendorong gairah sektor manufaktur.

Langkah ini penting untuk menjaga dan memenuhi sisi ketersediaan dan keterjangkauan pelaku industri dalam meminimalkan risiko.

Pandemi Covid-19 telah membuka mata dunia agar setiap negara perlu melepas ketergantungan pasokan bahan baku dan bahan baku penolong dari impor.

Sementara itu, sampai saat ini sekitar 70 persen dari kebutuhan bahan baku dan bahan baku penolong pada industri nasional masih tergantung pada impor.

“Saat ini upaya memperluas investasi di sektor hulu guna mendukung pasokan bahan baku dan baku penolong oleh industri di dalam negeri, harus menjadi prioritas. Dalam hal ini  LPI diharapkan bisa berperan," kata Rachmat.

Rachmat juga meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) sebagai petunjuk pelaksana UU Ciptaker yang tengah disiapkan pemerintah bisa mendorong pengembangan industri strategis nasional.

Memberi peluang yang lebih luas untuk meningkatkan kerjasama penyertaan investasi antara LPI dan  swasta, dalam pengembangan industri hulu perlu dilakukan.

"LPI tentu perlu menyiapkan daya tarik yang kuat, seperti memberi fasilitas atau kemudahan bagi investor yang bekerjasama dengan LPI," ucap dia.

LPI atau dikenal juga sebagai Indonesia Investment Authority (INA) resmi beroperasi setelah Presiden Jokowi resmi melantik dewan direksi pada Selasa (16/2/2021). 

Sebagai modal awal, pemerintah menempatkan dana Rp 15 triliun dan akan ditingkatkan secara bertahap menjadi Rp 75 triliun sampai akhir 2021.

Kehadiran lembaga ini mendapat respon positif. Pasalnya, LPI telah mendapat komitmen dari sejumlah lembaga investasi dari berbagai negara.

Lembaga itu antara lain International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat, Japan Bank fo International Cooperation (JBIC) dari Jepang, Abu Dhabi Investment Authority dari Uni Emirat Arab, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Kanada, APG-Netherland dari Belanda dan  Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC)  Singapura.

https://money.kompas.com/read/2021/02/22/125915326/dpr-harap-lpi-mampu-dorong-penguatan-industri-nasional

Terkini Lainnya

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke