Salin Artikel

Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Utang ke Negara, Bagaimana Mekanismenya ?

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Lukman Effendi mengatakan, keringanan pertama akan diberikan dalam bentuk nominal yang harus dibayarkan oleh debitur, dan dalam bentuk memoratoriun.

“Kita ingin selesaikan utang lama yang ada. Kita juga mau tingkatkan kualitas tata kelola piutang negara. Keringanan pertama dalam bentuk jumlah berapa yang harus dibayar debitur, dan kedua bentuk moratorium,” kata Lukman dalam virtual konferensi, Jumat (26/2/2021).

Keringanan yang diberikan ini berdasarkan PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Lukman mengatakan, obyek keringanan yang termasuk di dalamnya ada tiga, pertama UMKM dengan pagu kredit maksimal Rp 5 miliar. Kedua, debitur Kredit Pemilikan Rumah / Rumah Sederhana (KPR /RS) atau Rumah Sangat Sederhana (RSS) sampai Rp 100 juta, dan ketiga debitur dengan maksimal pagu kredit Rp 1 miliar.

“Kami juga ingin menyambut itikad baik debitur. Banyak masyarakat yang terdampak dan tersendat piutang. Tapi ada batasannya juga ini. Piutang ini yang sudah diberikan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai 31 Desember 2020,” jelas dia.

Lukman bilang, program keringanan piutang atau moratorium ini obyeknya piutang macet yang terjadi karena pandemi Covid-19 berbentuk pengurangan pembayaran pelunasan.

Bentuk memoratoriumnya bisa berbentuk penundaan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan, penundaan pelaksanaan lelang, dan penundaan paksa badan sampai pandemi dinyatakan berakhir.


Lukman juga mengatakan, program ini tidak berlaku untuk jenis piutang negara dari tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan (TGR/TP), ikatan dinas, dan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Adapun alur proses keringanan pelunasan utang negara, yakni dengan menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) paling lambat 1 Desember 2021.

“Ini tidak rumit yang penting SOP terpenuhi semua, kalau disetuji diterbitkan surat lunas. Enggak berbelit tapi pasti, dipastikan kelengkapan dokumen,” tegas dia.

https://money.kompas.com/read/2021/02/26/173300426/pemerintah-beri-keringanan-pelunasan-utang-ke-negara-bagaimana-mekanismenya

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Whats New
Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Whats New
Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Whats New
Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Rilis
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Whats New
Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Whats New
Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Whats New
India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Spend Smart
RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

Whats New
Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Whats New
Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Whats New
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.