Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Satu Tahun Covid-19 di Indonesia: Bongkar Pasang Anggaran untuk Pulihkan Ekonomi

Akibat pandemi Covid-19, banyak kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan normal lantaran beragam aktivitas masyarakat sebisa mungkin dibatasi agar tidak melakukan kontak secara fisik.

Dengan demikian, kinerja perekonomian pun juga tertekan. Hingga Akhir 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami minus 2,07 persen.

Sepanjang tahun 2020, secara berturut-turut Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebanyak tiga kali, yakni sebesar minus 5,32 persen di kuartal II, minus 3,49 persen di kuartal III, dan terakhir minus 2,19 persen di kuartal IV.

Pada kuartal pertama, perekonomian Indonesia tercatat masih menunjukkan kinerja positif meski sudah lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata kinerja pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5 persen. Di kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 2,97 persen.

Kinerja perekonomian yang melambat dan bahkan mengalami kontraksi tersebut membuat pemerintah memutar otak agar kegiatan ekonomi terstimulasi.

Pada awal masa pandemi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Stabilitas Perekonomian di Masa Pandemi Corona yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020.

Mulanya melalui Perppu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan pandemi.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan termasuk insentif tenaga medis Rp 75 triliun, jaring pengamanan sosial (social safety nett) kepada warga Rp 110 triliun, dukungan untuk sektor industri Rp 70,1 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran untuk Covid-19 Rp 150 triliun.

Pandemi berjalan beberapa bulan, dan masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, pemerintah pun kemudian menambahkan anggaran menjadi Rp 641,17 triliun di kisaran bulan Mei.

Jumlah tersebut terus bergerak secara dinamis, sehingga secara berturut-turut menjadi sebesar Rp 677,2 triliun di bulan Juni dan beurbah menjadi Rp 686,2 triliun pada bulan yang sama.

Hingga akhirnya, pemerintah melakukan alokasi sebesar Rp 695,2 triliun.

Realisasi hanya 83,39 Persen

Dari total anggaran PEN yang sudah ditetapkan tersebut, hingga akhir 2020, realisasinya hanya sebesar Rp 579,98 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan 83,39 persen dari total anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Dengan demikian, serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan PEN hingga tutup akhir tahun masih kurang Rp 115,42 triliun.

Rincian dari realisasi tersebut, untuk anggaran kesehatan dari pagu yang ditetapkan Rp 99,5 triliun, realisasinya hingga akhir tahun mencapai Rp 63,51 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan, pengadaan alat pelindung diri (APD), pengadaan alat kesehatan/sarana prasarana, serta penegakan PSBB dan protokol kesehatan. Untuk anggaran perlindungan sosial, dari pagu Rp 230,21 triliun, realisasi hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp 220,39 triliun.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah berhasil menekan laju angka kemiskinan menjadi 8,99 persen. Sebab bila program perlindungan sosial tidak diberlakukan, maka angka kemiskinan bisa menjadi 10,96 persen akibat pandemi Covid-19.

Sementara untuk anggaran sektoran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah realisasinya sebesar Rp 66,59 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp 67,86 triliun. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memberi hibah kepada 101 pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.

Selain itu juga untuk menjalankan program padat karya K/L yang telah menyerap 2,25 juta tenaga kerja. Adapun melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik telah menyerap 1,39 juta tenaga kerja. Untuk dukungan UMKM, realisasinya sebesar Rp 112,44 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 116,31 triliun. Anggaran pembiayaan koerporasi terealisasi keseluruhan, yakni sebesar Rp 60,73 triliun dan anggaran insentif usaha hanya terealisasi kurang dari separuh, yakni Rp 56,12 triliun dari keseluruhan total anggaran yang sebesar Rp 120,61 triliun.

Anggaran 2021

Baru dua bulan berjalan di 2021, pemerintah pun sudah merombak anggaran PEN tahun ini sebanyak tujuh kali.

Harapannya, kinerja perekonomian sepanjang tahun 2021 ini bisa tumbuh sesuai target yakni sebesar 5 persen.

Mulanya, pemerintah mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 372,3 triliun. Kemudian kemudian di awal Februari, jumlah tersebut meningkat jadi Rp 403,9 triliun, kembali dinaikkan Rp 149,19 triliun menjadi Rp 553,09 triliun, kemudian kembali naik di awal Februari menjadi Rp 619 triliun dan Rp 627,9 triliun.

Angka tersebut kembali berubah jadi Rp 688,3 triliun, dan terakhir Rp 699,43 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dengan kenaikan anggaran tersebur diharapkan bisa memacu kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal I ini.

"Anggaran PEN yang naik 21 persen, kita harapkan akan menjadi daya dorong terutama front loading yaitu di kuartal I, Januari, Februari, dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret 2021," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Selasa (23/2/2021).

Ia menyebut, kenaikan anggaran PEN yang terjadi beberapa kali ini terutama disebabkan oleh naiknya alokasi belanja bantuan sosial (bansos) dan program prioritas UMKM yang masih berlanjut di tahun 2021.

Belum lagi anggaran kesehatan yang melonjak hingga 178 persen dari realisasi tahun lalu Rp 63,51 triliun. Anggaran dinaikkan untuk memperlancar vaksinasi Covid-19, tracing, testing, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, serta insentif pajak.

Secara lebih rinci, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah saat ini sebesar Rp 157,41 triliun. Anggaran ditujukan untuk PKH 10 juta KPM sebesar Rp 28,72 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, Bansos Tunai Rp 12 triliun, BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun, dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 37,18 triliun.

Sementara itu, anggaran kesehatan kembali naik dari Rp 173 triliun menjadi Rp 176,30 triliun. Anggaran dialokasikan untuk testing dan tracing Rp 9,91 triliun, biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 22,67 triliun.

"Anggaran kesehatan yang kita harapkan akan diakselerasi pada bulan Februari Maret," ujar Sri Mulyani.

Kemudian, anggaran UMKM menjadi Rp 186,81 triliun dengan rincian alokasi subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, subsidi IJP Rp8,51 triliun, BPUM Rp 17,34 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Untuk insentif usaha Rp 53,86 triliun, yang terdiri dari PPh 21 DTP Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Rp 19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp 2,98 triliun, dan insentif lainnya Rp12,3 triliun.

Terakhir untuk program prioritas sebesar Rp 125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,33 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, ICT Rp 16,65 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, prioritas lainnya Rp4,11 triliun.

"Inilah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary, ekstra keras, dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari Covid-19," ujar dia.

https://money.kompas.com/read/2021/03/02/083900826/satu-tahun-covid-19-di-indonesia--bongkar-pasang-anggaran-untuk-pulihkan

Terkini Lainnya

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke