Pembebasan Pajak Impor Vaksin Covid-19 Capai Rp 642 Miliar

Bendahara Negara itu menjelaskan, hingga saat ini, total nilai fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor 30,5 juta dosis vaksin dengan nilai impor mencapai Rp 3,67 triliun.

"Fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor juga diberikan kepada vaksin, fasilitas yang diberikan mencapai Rp 642 miliar," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam Raker Kemendag 2021 yang diadakan secara virtual, Kamis (4/3/2021).

Data tersebut berdasarkan hasil impor vaksin Covid-19 yang telah dilakukan sejak 8 Desember 2020 hingga 3 Februari 2021.

Sri Mulyani pun mengatakan, dengan jumlah impor vaksin yang kian meningkat, fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang diberikan juga kian meningkat.

Selain untuk vaksin, pemerintah juga memberikan insentif terhadap impor alat kesehatan.

"Di bidang kepabeanan ada insentif karena menyangkut banyaknya impor terutama barang untuk penanganan Covid-19, terutama masa-masa di awal Covid kemarin," ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan, fasilitas untuk impor alat kesehatan telah mencapai Rp 2,89 triliun. Jumlah tersebut dinikmati oleh 1.814 entitas, baik perusahaan maupun pemerintah pusat, daerah, maupun yayasan.

Adapun dari jumlah entitas tersebut, sebanyak 6,38 persen merupakan perusahaan swasta.

Sri Mulyani mengatakan, total nilai alat kesehatan yang diimpor mencapai RP 12,25 triliun dengan rincian berupa masker 428 produk, alat rapid test 20 juta, swab test 17,8 juta, APD 13 juta, PCR 13 juta, dan virus transfermedia sebanyak 8 juta.

Selain itu, total nilai impor alkes tersebut juga meliputi 44.000 set ventilator, 43 juta dollar AS obat-obatan, serta 3 juta handsanitizer, 1,2 juta alat sunti, dan 1,1 juta termometer, serta alat kesehatan yang lainnya.

"Kita dalam hal ini memang masih banyak yang impor, dan berharap dengan pemulihan Covid-19 ini produksi dalam negeri bisa ditingkatkan," jelas Sri Mulyani.