RI-UEA Telah Teken 7 Kesepakatan Kerja Sama

Kesepakatan ini termasuk dalam rangkaian Indonesia-Emirates Amazing Week 2021, salah satu agenda yang menghadirkan para pelaku usaha.

"Paling tidak terdapat berapa perjanjian yang ditandatangani pada bisnis forum kali ini. Pertama adalah masalah mangrove. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada program pemerintah 620.000 hektar dan tahun 150.000 hektar dan kita juga bekerja sama sebagian nanti dengan United Emirat Arab," ujarnya dalam konfrensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).

Selanjutnya, penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) on Cooperation in The Field of Creative Economy, MoU Technical Arrangement on Word Conference of Creative Economy, dan joint venture antara DP Word dan PT Maspion.

Selain itu ada juga MoU World Logistic Passport Agreement, MoU antara Pindad dan Pertamina dengan Adnoc Lulu Lease Agreement.

"Ketujuh, telah ditandatangani juga adalah a letter of intent antara pihak United Emirat Arab dan juga dengan Gubernur Aceh, di mana nanti mereka ada beberapa pulau yang akan menjadi tujuan turis di sana. Saya kira program itu akan segera kita selesaikan," kata Luhut

Lebih lanjut kata Luhut, sebelum dilakukan penandatanganan, pemerintah UEA yang diwakili Menteri Industri dan Energi, Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei telah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi Mister Suhail sudah berkunjung ketemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, dan juga sudah banyak tadi yang dibicarakan ada sembilan titik. Dan itu semua saya kira sekarang bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Suhail mengungkapkan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuat pemerintahannya tertarik dan menyakini akan tercipta lebih banyak jalinan kemitraan kerja sama internasional. Terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, pemerintah UEA juga antusias dengan adanya sovereign wealth fund (SWF) yang telah terbentuk di Indonesia.

"Ke depan, kami akan bekerja sama dan mengidentifikasi apapun soal investasi. Tidak hanya investasi proyek pemerintahan, tetapi seluruh sektor perusahaan swasta," ucapnya.