Ini Dalih Pemerintah "Terpaksa" Impor Beras 1 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga dikutip dari Kontan, Sabtu (6/3/2021).

Ia bilang, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras.

Politikus Partai Golkar ini mengeklaim, pemerintah tetap melakukan pengadaan beras beras-besaran dari petani lokal.

Upaya menjaga ketersediaan stok beras tersebut dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.

Dalih impor beras

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," jelas Lutfi.

Sebelum pemerintah mengumumkan impor beras, pada Januari lalu ditemukan beredarnya beras impor asal Vietnam di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Masuknya beras ini terjadi kala stok beras nasional dilaporkan dalam kondisi aman tanpa gejolak harga yang berarti.

Beras impor yang disebut berasal dari Vietnam ini dijual dengan harga Rp 9.000 per kilogram (kg), lebih rendah dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium yang masing-masing dipatok Rp 9.450 dan Rp 12.800 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan.

Penolakan impor beras

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) menilai tahun ini impor beras tidak perlu dilakukan. Menurut Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas, impor beras tidak diperlukan karena menurutnya produksi beras akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Dia juga menyebut adanya la nina akan membuat pertanaman beras tahun ini tak menghadapi masalah.

"Tahun 2021 ini tidak perlu impor beras karena stok memadai dan produksi naik. Lalu alasannya apa untuk mengimpor beras," ujar Dwi dikutip dari Kontan.

Menurut Dwi, impor yang tak perlu ini pun melihat produksi dan luas tanam padi meningkat signifikan. Bahkan, menurutnya, bila produksi beras tahun ini sama dengan tahun lalu, pasokan akan tetap memenuhi kebutuhan, mengingat tahun lalu tidak ada impor yang dilakukan.

"Sekarang produksi naik, kok malah impor. Itu logikanya dimana," kata Dwi.

Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah mengumumkan bahwa pada Januari-April tahun ini potensi luas panen Januari-April di tahun ini akan sekitar 4,86 juta ha, meningkat 26,53 persen dari luas panen Januari-April 2020.

Sementara, produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton, meningkat 26,84 persen dibandingkan produksi beras di Januari-April 2020.

Lebih lanjut, Dwi meminta agar wacana impor beras tersebut dipertimbangkan kembali dan tak diputuskan saat ini. Menurutnya, wacana dan keputusan impor tersebut sebaiknya ditetapkan di setelah Juli, karena produksi beras pada saat tersebut sudah lebih pasti.

"Kalau sekarang ini wacana impor beras ini dimunculkan. Kasihan petani karena harga gabah bulan februari itu sudah drop jauh," terang Dwi.

Dwi mengatakan, adanya wacana impor beras akan memberikan efek psikologis kepada pasar. Inilah yang menyebabkan harga di tingkat usaha tani semakin jatuh.

Padahal, pada Februari pun harga gabah kering panen (GKP) di sentra produksi sudah mencapai Rp 3.995 per kg, turun dari Januari yang sebesar Rp 4.600 per kg. Harga ini diperkirakan akan turun lebih rendah pada Maret-April mengingat adanya panen raya.

"Harga gabah tu sudah jauh di bawah biaya produksi, biaya produksi berdasarkan survei kami tahun 2019 itu sudah Rp 4.523. Jadi tidak bijak wacana impor disampaikan saat ini," kata dia.