Jokowi Janji Tolak Impor Beras Sejak Nyapres di 2014, Realisasinya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton di tahun ini. Beras impor akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," jelas Lutfi dalam keterangannya, Sabtu (6/3/2021).

Klaim pemerintah, impor sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

Stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras.

Upaya menjaga ketersediaan stok beras tersebut dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.

Janji tolak impor beras

Selama masa dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah sudah mengimpor beras dalam beberapa tahap. 

Di sisi lain, Jokowi sendiri menegaskan janjinya dalam beberapa kesempatan saat kampanye Pilpres untuk menolak impor beras karena dianggap menyengsarakan petani lokal.

Saat masih calon presiden di 2014, Joko Widodo tegas mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.

Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.

Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi.

"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucap dia.

Jokowi heran RI impor beras

Jokowi merasa heran dengan kenyataan yang terjadi. Jokowi saat itu mempertanyakan alasan Indonesia harus melakukan impor.

Ia yang saat itu berstatus Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini menduga adanya mafia daging, mafia beras, hingga mafia minyak yang membuat pemerintah harus melakukan impor.

"Saya enggak ngerti sebabnya. Ada yang tahu sebabnya apa?" tanya Jokowi.

"Bocor, bocor," jawab warga Cianjur kompak kala itu.

Menurut Jokowi, jika pemerintah memiliki niat, maka langkah untuk menghentikan impor bisa terlaksana. Ia pun kembali menegaskan, jika terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia bersama Jusuf Kalla, ia akan menghentikan kebijakan impor.

Realisasi di periode pertama

Pada tahun 2018 silam, pemerintahan Presiden Jokowi juga memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Impor dilakukan dalam beberapa tahap.

Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari dan Mei 2018. Impor dilakukan karena harga beras dikhawatirkan melonjak.

Saat itu Menteri Perdagangan dijabat oleh Enggartiato Lukita, Menko Ekonomi Darmin Nasution, sementara Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman.

Impor beras bahkan sempat jadi polemik nasional. Ini karena impor beras dilakukan saat Kementan mengeklaim data produksi beras nasional dianggap masih surplus.

Penolakan impor beras

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) menilai tahun ini impor beras tidak perlu dilakukan. Menurut Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas, impor beras tidak diperlukan karena menurutnya produksi beras akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Dia juga menyebut adanya la nina akan membuat pertanaman beras tahun ini tak menghadapi masalah.

"Tahun 2021 ini tidak perlu impor beras karena stok memadai dan produksi naik. Lalu alasannya apa untuk mengimpor beras," ujar Dwi dikutip dari Kontan.

Menurut Dwi, impor yang tak perlu ini pun melihat produksi dan luas tanam padi meningkat signifikan. Bahkan, menurutnya, bila produksi beras tahun ini sama dengan tahun lalu, pasokan akan tetap memenuhi kebutuhan, mengingat tahun lalu tidak ada impor yang dilakukan.

"Sekarang produksi naik, kok malah impor. Itu logikanya dimana," kata Dwi.

Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah mengumumkan bahwa pada Januari-April tahun ini potensi luas panen Januari-April di tahun ini akan sekitar 4,86 juta ha, meningkat 26,53 persen dari luas panen Januari-April 2020.

Sementara, produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton, meningkat 26,84 persen dibandingkan produksi beras di Januari-April 2020.

Lebih lanjut, Dwi meminta agar wacana impor beras tersebut dipertimbangkan kembali dan tak diputuskan saat ini. Menurutnya, wacana dan keputusan impor tersebut sebaiknya ditetapkan di setelah Juli, karena produksi beras pada saat tersebut sudah lebih pasti.

"Kalau sekarang ini wacana impor beras ini dimunculkan. Kasihan petani karena harga gabah bulan februari itu sudah drop jauh," terang Dwi.

Dwi mengatakan, adanya wacana impor beras akan memberikan efek psikologis kepada pasar. Inilah yang menyebabkan harga di tingkat usaha tani semakin jatuh.

Padahal, pada Februari pun harga gabah kering panen (GKP) di sentra produksi sudah mencapai Rp 3.995 per kg, turun dari Januari yang sebesar Rp 4.600 per kg. Harga ini diperkirakan akan turun lebih rendah pada Maret-April mengingat adanya panen raya.

"Harga gabah tu sudah jauh di bawah biaya produksi, biaya produksi berdasarkan survei kami tahun 2019 itu sudah Rp 4.523. Jadi tidak bijak wacana impor disampaikan saat ini," kata dia.