Pemerintah Didesak Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton

Sekretaris Jenderal KTNA Yadi Sofyan Noor mengatakan, impor beras tak sejalan dengan proyeksi produksi pada dalam negeri yang terjadi peningkatan. Selain itu, impor beras bisa menggangu harga beras di pasar.

"Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras," ujar Yadi dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pergerakan produksi beras pada 2020 mencapai 31,33 juta ton, lebih tinggi 0,07 persen dari 2019 yang sebanyak 31,31 juta ton.

Di sisi lain, pada 2021 produksi gabah dan beras pun diperkirakan akan meningkat dari tahun lalu.

Potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 26,88 persen atau 5,37 juta ton dibandingkan periode sama di 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

Jika dikonversikan, maka protensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen atau 3,08 juta ton dari periode sama di tahun lalu yang sebesar 11,46 juta ton.

Beberapa wilayah Indonesia saat ini pun sudah memasuki masa panen. Seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan.

Yadi mengatakan, sepanjang Maret-Mei 2021 Indonesia memasuki masa panen raya. Oleh sebab itu, ketimbang melakukan impor lebih baik pemerintah memberi penugasan untuk meningkatkkan serapan gabah oleh Bulog.

"Diharapkan pemerintah melalui Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah," ujarnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati dengan tidak menambah impor dan meningkatkan hasil produksi dalam negeri, yang disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan.

Maka KTNA pun berharap pemerintah lebih mengantisipasi permasalahan yang akan muncul jika kebijakan impor tetap berjalan, terutama pada saat panen raya komoditas padi, agar hasil panen lebih optimal untuk mencukupi pangan nasional.

"Mengingat impor akan berdampak pada penurunan harga jual hasil panen padi petani, serta membuat mental petani akan tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini," pungkas Yadi.