Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah Disarankan Salurkan Bansos Lewat Fintech

Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) Mirza Adityaswara menjelaskan, saat ini payung hukum terkait penyaluran bansos tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Namun menurutnya, sistem penyaluran bansos saat ini perlu dievaluasi karena dianggap belum terintegrasi, serta harus mengedepankan prinsip omnichannel.

"Saat ini perbankan menjadi penyalur bansos dan kami rekomendasikan untuk jalur distribusinya ini ditambah supaya keterjangkauan bansos kepada masyarakat bisa lebih lengkap," ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/3/2021).

Untuk mendukung hal tersebut, maka pemerintah perlu merevisi Perpres 63/2017 agar bisa memanfaatkan dan mengantisipasi perkembangan teknologi dengan lebih optimal dalam penyaluran bansos.

Sehingga penyaluran bansos tidak hanya melibatkan perbankan tetapi sektor keuangan lainnya, seperti fintech.

"Antara lain penyaluran bansos yang melalui pemanfaatan uang elektronik, kami berpandangan bahwa fintech dapat jadi alternatif tambahan sebgai penyaluran bansos," imbuh dia.

Mirza mengatakan, dengan melibatkan fintech bukan berarti menggantikan peran perbankan yang memang sudah memiliki jaringan luas di Indonesia.

Namun melihat perkembangan masyarakat yang kini sudah banyak memiliki smartphone dan penetrasi pengguna internet juga semakin meningkat, maka hal itu bisa menjadi aset untuk dilakukan perluasan penyaluran bansos.

"Maka alangkah baiknya jika jalur distribusi bansos ini dilengkapi dengan metodologi fintech," kata Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu.

Senada, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menilai, pemerintah memang perlu merevisi aturan yang ada untuk bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyaluran bansos.

Ia menjelaskan, konsep penting dalam penyaluran bansos adalah terintegrasi sehingga bisa dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal itu bisa dilakukan dengan digitalisasi bansos.

Di sisi lain, dengan digitalisasi pemerintah bisa sekaligus membenahi persoalan data dan syarat penerima bansos.

"Kalau regulasinya diubah, yah harus diubah karena memang untuk menjadi lebih baik. Jadi konsepnya terintegrasi, jangan bikin yang baru tapi manfaatkan yang ada (fintech), karena aset terbesar sekarang ini yaitu orang-orang sudah punya ponsel," jelas Rudiantara.

https://money.kompas.com/read/2021/03/09/184438326/pemerintah-disarankan-salurkan-bansos-lewat-fintech

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Spend Smart
Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Whats New
Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Spend Smart
Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Work Smart
Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Whats New
Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+