Cerita Nasabah BTN Tak Dapat Subsidi KPR, padahal Selalu Lancar Bayar Cicilan

Suprayitno bercerita, dia adalah satu-satunya nasabah di Cluster Cisadane Residence, Kabupaten Tangerang, yang tidak menerima subsidi KPR. Padahal dia merasa, semua kriteria sudah dipenuhi mulai dari pembayaran cicilan yang lancar dan harga rumah tak lebih dari Rp 10 miliar.

Menurut kriteria BTN, insentif hanya diberikan untuk tipe rumah 70 ke bawah, memiliki NPWP, plafon kredit maksimal Rp 10 miliar, dan kredit lancar hingga Februari 2020.

Menurut keterangan Suprayitno, dia adalah debitur KPR BTN dengan tipe rumah 30/60 dengan harga Rp 250 juta. Selama ini, Suprayitno tidak pernah menunggak cicilan KPR dan selalu melaporkan pajak penghasilan.

"Sudah saya penuhi. Saya enggak ada tunggakan. Makanya saya sudah sesuai kriteria semua, tapi kenapa enggak dapat? Itu yang dipermasalahkan," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Karyawan swasta ini merasa aneh karena hanya dia yang tidak mendapat potongan dari 53 KK di cluster tersebut. Ia menyebut, seluruh tetangganya yang merupakan karyawan BUMN, TNI, dan yang pernah menunggak hingga didatangi debt collector mendapat subsidi KPR.

"Ada 53 KK. Ada yang japri (kirim pesan secara pribadi) ke saya, saya dapat potongan (pembayaran KPR bulan Maret) atau enggak? Saat itu saya belum cek, kebetulan dia akadnya bareng sama saya," ujar Suprayitno.

Kemudian, Suprayitno bergegas mengecek sisa saldo di rekening ke ATM. Kebetulan saat itu, dia belum mendaftar mobile banking BTN. Setelah dicek, autodebet tagihan KPR bulan ini sama seperti bulan-bulan sebelumnya.

Tak puas, Suprayitno lantas melakukan print buku rekening keesokan harinya. Namun hasilnya sama saja. Kantor Cabang BTN yang didatangi pun tidak bisa memberikan jawaban memuaskan.

"Saya telepon call center pusat, sama seperti itu (jawabannya). Dicek lagi di bagian KPR, enggak ada tunggakan, selalu lancar. Saya diminta datang ke kantor cabang pembuka rekening saya waktu itu," jelasnya.

Kemudian pada tanggal 15 Maret, dia mendatangi kantor cabang yang diminta. Sayang, kantor cabang tidak mengetahui prioritas nasabah yang mendapat potongan cicilan.

Untuk itu, dia menyarankan BTN melihat kembali profil nasabah sebelum menggulirkan insentif. Dia ingin subsidi diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, alias tidak tebang pilih.

"Cari yang karyawan biasa (bukan PNS), dan bisa lihat dari profil nasabah kembali. Lihat juga dari (kualitas) pembayaran. Kalau pernah nunggak atau ditegur, harusnya enggak boleh dapat. Melihat kesetaraan, harus transparan," pungkasnya.