Berdampak pada Pertumbuhan Tanaman, Kementan Minta Petani Waspadai Pupuk Palsu

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya meminta petani mewaspadai peredaran pupuk palsu.

Sebab, beredarnya pupuk palsu yang tidak sesuai standar komponen dari Kementan akan berdampak pada pertumbuhan tanaman.

Untuk menghindari beredarnya pupuk palsu, lanjutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP mewajibkan produsen melakukan monitoring terhadap kios/binaan distributor masing-masing.

"Selain dari pemerintah, penegak hukum dan penyuluh, petani juga harus mampu menjaga diri sendiri. Mulailah dari teliti dalam membeli pupuk,” ujarnya, Selasa (16/3/2021).

Dia menjelaskan, pihaknya telah menemukan beberapa jenis modus pelanggaran, seperti pupuk yang beredar tidak sesuai dengan izin, mutu, dan efektivitas tidak teruji.

“Jika tidak jelas, jangan pernah beli. Belilah pupuk di distributor resmi dan jangan tergoda dengan harga yang lebih murah," terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Selain itu, pupuk palsu juga bisa dilihat dari kemasannya. Ada juga pupuk yang izin edarnya sudah habis, tapi tetap dijual.

“Ada juga yang menggunakan nomor izin edar produsen lain, menggunakan merek produsen lain, logo ditambah ataupun dimiripkan dengan logo pupuk lain (tidak sesuai dengan yang didaftarkan) dan mengganti merek tidak sesuai dengan yang didaftarkan,” tuturnya.

Untuk itu, dia pun meminta petani teliti dalam mencari pupuk subsidi dan non subsidi untuk tanamannya.

Dia berharap, pupuk yang dibeli ilegal dan tidak jelas kegunaannya justru berakibat pada kegagalan dalam proses pemupukannya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menambahkan, dalam menghadapi pupuk palsu, pihaknya bersama penegak hukum akan proaktif memberantas pupuk palsu yang beredar.

"Kemudian, Kementan sebagai penanggung jawab urusan pertanian juga harus terus sosialisasi dan edukasi bagi petani," ujarnya.

Untuk itu, dia menyarankan petani berkonsultasi kepada penyuluh agar terhindar dari penggunaan pupuk palsu.

Konsultasi dimaksudkan agar petani tidak mengalami kerugian dan terhindar dari pupuk palsu.

"Dan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, penyuluh juga harus selalu berperan mendampingi petani dalam beredarnya pupuk palsu,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan petani untuk terus waspada dan berhati-hati dalam membeli pupuk.

“Petani jangan tergiur dengan harga yang murah. Perhatikan kemasan produk serta masa berlaku izin,” terang SYL.

Peredaran pupuk palsu di Lahat

Sementara itu, Kepala Seksi Pupuk Kasi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian Surya Agustina mengatakan, pupuk yang beredar di pasaran harus memiliki izin resmi.

"Selain itu harus ada logo Standar Nasional Indonesia, Kementan, dan izin perdagangan. Kalau tidak ada itu (izin) maka ilegal. Karena pupuk yang dijual harus jelas izinnya,” jelasnya.

Surya juga menjelaskan, Kabupaten Lahat memiliki empat distributor resmi. Ada pula perusahaan yang produksinya jelas, seperti untuk pupuk yang beredar di Kabupaten Lahat.

Dia juga memaparkan, jenis pupuk yang beredar di Lahat, yakni urea dari Pusri, NPK dari Petrokimia Gresik dan Pusri, SP36 dari Petrokimia Gresik, dan pupuk ZA dari Petrokimia Gresik.

“Harga pupuk nonsubsidi biasanya juga sudah jelas,” ungkapnya mewakili Kepala Dinas Pertanian Lahat Otong Hariadi dan Kepala Bidang PSP Herman Suyanto.

Surya pun menyarankan petani untuk menggunakan pupuk subsidi atau sistem pertanian organik. Sebab, harga pupuk subsidi selisihnya mencapai 70 persen.

Dia menyebut, biasanya warga yang membeli pupuk nonsubsidi adalah petani yang belum masuk dalam kelompok tani atau sudah memiliki kelompok tani.

Namun, ada juga yang sudah memiliki kelompok tani tapi belum terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar membuat kelompok tani dan mendaftarkannya melalui sistem online Simluhtan.

Selain itu, guna menghindari kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, petani bisa menebus pupuk bersubsidi yang sesuai dengan total elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Bahkan, petani tidak bisa terdaftar di dua kelompok yang berbeda. Selain itu juga ditebus melalui kartu tani agar penggunaannya jelas.

Surya juga menjelaskan, pembagian kuota pupuk bersubsidi diatur berdasarkan pengajuan dari kelompok tani setahun sebelumnya.

“Pembagian sesuai dengan jumlah yang diajukan kelompok tani, sekarang lebih tertib, untuk menghindari kecurangan, kuota pupuk bersubsidi sesuai dengan total elektronik RDKK yang diajukan sebelumnya,” ujarnya.

Dia menyebut, penebusan pupuk harus diketahui pula instansi yang membidangi pupuk bersubsidi karena harus dilegalisir.

Terkait stok pupuk, lanjut Surya, pada 2021 Kabupaten Lahat mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea 5.570 ton, SP 35 1.536 ton, ZA 1.005 ton, NPK 3.399 ton, organik granul 1.060 ton, dan organik cair 2.650 ton.

“Menghindari penyalahgunaan kuota pupuk bersubsidi di tingkat petani, kami melakukan pengawasan terhadap pengecer bersama tim lapangan dan penyuluh. Di samping itu, pihak kepolisian juga melakukan pengawasan,” tukasnya.