Tekan Penurunan Harga Gabah, HKTI: Pemerintah Perlu Beri Jaminan

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah menjamin harga beras dan gabah di tingkat petani di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Pasalnya, rencana impor beras sebanyak 1 juta ton tahun 2021 sudah memberi tekanan harga gabah di tingkat petani.

Apalagi rencana impor ini mencuat ketika petani bersiap panen raya yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021.

"Pemerintah harus berani membuat jaminan bahwa harga di tingkat petani itu di atas angka HPP, di atas angka ongkos produksi petani," kata Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja kepada Kompas.com, Rabu (17/3/2021).

Berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), harga gabah di tingkat petani saat ini dalam tren penurunan.

Di Indramayu, harga gabah petani berkisar Rp 3.000-3.500 per kilogram.

Sementara di Ngawi, Jawa Timur dan Demak, Jawa Tengah harga gabah rata-rata di bawah Rp 4.000 per kilogram.

Harga-harga tersebut di bawah harga acuan pemerintah yang sebesar Rp 4.200 per kilogram.

Harga gabah ini sudah menurun sepanjang tahun.

Mengacu data Badan Pusat Statistik, harga rata-rata gabah di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan luar kualitas masing-masing turun 8,08 persen, 8,70 persen, dan 9,08 persen.

"Pemerintah harus membela petani kalau memang cinta terhadap kehidupan pertanian," ujar Entang.

Entang lantas meminta pemerintah jangan gegabah mengambil keputusan impor, saat proyeksi menunjukkan beras lokal cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bagaimana pun, impor beras saat musim panen raya sangat mempengaruhi psikologis petani dan pasar.

Bukan tak mungkin, harga gabah akan semakin menurun karena kebijakan impor.

"Bagi masyarakat kita kalau panen raya impor jadi haram di mata petani. Yang namanya rencana saja, belum dieksekusi/kontrak atau perjanjian, itu sudah menimbulkan gejolak. Apalagi sebelum ada isu impor, harga gabah di tingkat petani anjlok," pungkas Entang.

Sebelumnya diberitakan, isu impor beras juga memberi beban baru bagi Perum Bulog. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, masih ada sisa impor beras tahun 2018 sebesar 265.811 ton di gudang.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu tak maksimal dikeluarkan karena Bulog tak lagi menjadi penyalur beras dalam program bansos rastra.

Alhasil, ada 106.642 ton beras turun mutu.

"Tapi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Ini menjadi beban Bulog," pungkas dia.