Soal Impor Beras, Mentan: Itu Baru Wacana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, kebijakan impor beras 1 juta ton baru bersifat wacana.

Hingga saat ini, belum ada realisasi dari kebijakan impor beras.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Saat itu, Syahrul didesak untuk menyetujui atau menolak keputusan dari impor beras tahun ini.

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," ujar Syahrul dalam rapat, Kamis (18/3/2021).

Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyanggah dengan mengatakan bahwa pemerintah bakal melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk impor beras pada pekan depan.

"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand," kata dia.

Diketahui, berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Ini merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G).

Terkait hal tersebut, Syahrul mengatakan dirinya tak tahu-menahu.

Menurut dia, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana tersebut.

Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Ia menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

Berdasarkan progonosa Kementan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya sepanjang Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton.

Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

Meski demikian, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

"Upaya penyerapan gabah, saya lebih cenderung itu yang didahulukan, yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menyatakan menolak rencana pemerintah untuk importasi beras sebanyak 1 juta ton, baik pada saat panen raya maupun saat stok beras dalam negeri melimpah.