Polemik Beras Impor, Ombudsman Dalami Potensi Malaadministrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI memastikan bakal mengusut polemik kebijakan pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton.

Lembaga ini melihat adanya potensi malaadministrasi dalam mekanisme pengambilan keputusan impor.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya akan turun ke lapangan untuk mendalami potensi malaadministrasi guna melihat kebijakan importasi dari perspektif hulu hingga hilir.

"Kalau perlu Ombudsman akan turun ke semua provinsi yang ada, kami punya 60 investigator yang bahkan baru diklat dari Kepolisian Bareskrim," ujar Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Yeka menjelaskan, stok beras Bulog per 14 Maret 2021 mencapai angka 883.585 ton, terdiri dari 859.877 ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial.

Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat stok beras yang berpotensi turun mutu sekitar 400.00 ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri selama 2018-2019, dan sisa importasi di 2018.

Sehingga, stok beras layak konsumsi yang ada di Bulog saat ini kurang dari 500.000 ton, atau sekitar 20 persen dari kebutuhan beras rata-rata tiap bulan yang sebanyak 2,5 juta ton.

Hal ini yang mendasari pemerintah untuk impor beras.

Kendati demikian, kata dia, Ombudsman juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksi produksi dalam negeri akan meningkat pada tahun ini.

Menurut BPS potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Di sisi lain, Ombudsman menilai harga beras nasional berhasil terjaga stabil dalam tiga tahun terakhir atau sejak pertengahan 2018 hingga 2020.

Oleh sebab itu, pihaknya tak melihat ada indikator yang mengharuskan pemerintah mengimpor beras, baik itu dari sisi produksi maupun harga.

"Merujuk data stok pangan dan potensi produksi beras nasional di 2021, Ombudsman menilai stok beras nasional masih relatif aman dan tidak memerlukan impor dalam waktu dekat ini,” ucap Yeka.

Dia menambahkan, Ombudsman juga melihat adanya malaadministrasi dalam manajemen stok beras di Perum Bulog. Sebab, tak seimbang antara penyerapan dan penyaluran beras.

Jalur distribusi beras Bulog dipangkas seiring dihapuskannya penugasan program bansos rastra yang digantikan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Padahal program ini mampu menyalurkan beras Bulog sebanyak 2,6 juta ton per tahun.

"Maka kami akan turun ke lapangan untuk lihat sejauh mana pelaksanaan BPNT dan pelaksanaan hal lainnya. Intinya kami ingin lihat kebijakan importasi ini dari perspektif hulu dan hilir, selanjutnya akan dalami untuk memperkuat data-data yang ada," pungkas Yeka.