Soal Proyek Upland, Mentan SYL: Penting untuk Tingkatkan Produktivitas Pertanian

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, proyek Upland atau tanah tinggi bertujuan untuk meningkatkan proktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi.

“Proyek Upland ini penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Caranya bisa melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, serta penguatan sistem kelembagaan,” kata SYL dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Peningkatan produktivitas itu, lanjut dia, bisa juga dilakukan melalui modernisasi pertanian lewat alat mesin pertanian (AInstan), sarana produksi pertanian, serta peralatan penanganan pascapanen untuk mendukung sistem pertanian terpadu.

“Pada tingkat on-farm contohnya peningkatan pertanian dan pada off-farm ada pada pengembangan kelembagaan petani agar menjadi mandiri dan memiliki posisi tawar lebih baik,” jelasnya.

Selain itu, menurut SYL, proyek tersebut juga dapat membantu pengembangan pasar untuk komoditas pertanian, baik domestiK maupun ekspor.

“Aspek lingkungan juga tidak boleh dilupakan. Sistem pertanian harus dibangun dengan mengutamakan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan. Dengan begini, Upland bisa menjadi kegiatan menantang, tetapi tetap menarik,” kata dia.

Hal tersebut disampaikan SYL menyusul agenda pertemuan penandatanganan perjanjian hibah daerah “The Development of Integrated Farming System in Upland Area” yang digelar oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di Hotel Aston Priority, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Proyek upland sendiri merupakan kegiatan pertanian di dataran tinggi secara komprehensif, ditandai dengan pengembangan on-farm dan off-farm.

SYL mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan berfokus pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu termasuk kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian.

“Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya di bidang pertanian, maka dana pembangunan dapat bersumber dari berbagai pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN),” ungkapnya.

Ia melanjutkan, kegiatan-kegiatan tersebut harus didesain agar memiliki multiplier effect. Sebab, pembiayaan untuk setiap kegiatan tidaklah kecil dan berasal dari pinjaman luar negeri.

“Maka dari itu, kita harus menanamkan semangat untuk mencapai target agar kegiatan ini bisa menjadi cerita sukses dan teladan, sehingga bisa direplikasi pada kegiatan-kegiatan Kementan di masa mendatang,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan momen penting perubahan di bidang pertanian, khususnya menyangkut tentang model pengembangan pertanian yang terintegrasi di dataran tinggi.

“Saya harap kepala daerah beserta jajaran di bidang pertanian bisa mengoptimalkan kesempatan ini untuk memulai era baru model pengembangan pertanian yang maju, mandiri, dan modern,” kata Sarwo.

Sarwo meyakini bahwa akan banyak tantangan terkait keberlangsungan program itu. Beberapa di antaranya terkait keberagaman kegiatan dan pengembangan komoditas yang berbeda di setiap kabupaten lokasi kegiatan.

“Waktu pelaksanaan selama lima tahun juga menjadi faktor yang perlu dicermati. Untuk itu, perlu komitmen dan kerja keras yang kuat dari kita semua,” pintanya.

Lebih lanjut, Sarwo mengatakan, perlu ada koordinasi yang baik dari setiap stakeholder di tingkat pusat maupun provinsi atau kabupaten.

“Keberhasilan kegiatan ini menjadi tanggung jawab bersama. Hasilnya juga tidak hanya sekadar keberhasilan di bidang pembangunan pertanian, tetapi juga untuk generasi Indonesia di masa mendatang,” katanya.