Profil Samsi Sastrawidagda: Menkeu Pertama RI yang Menjabat 2 Minggu

Indonesia sendiri sudah punya Menteri Keuangan sejak awal merdeka tahun 1945. Menteri Keuangan pada awal pemerintahan negara Republik Indonesia (RI) adalah Samsi Sastrawidagda, sebagaimana dikutip dari buku berjudul “Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa” yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Hanya saja, masa jabatan Samsi Sastrawidagda sebagai Menteri Keuangan RI hanya seumur jagung. Ia tercatat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Presidensial periode 19 Agustus 1945 – 2 September 1945.

Terpilihnya Samsi Sastrawidagda sebagai Menkeu

Penunjukkan Samsi Sastrawidagda menjadi Menteri Keuangan pertama di Indonesia tidak lepas dari proses transisi politik yang terjadi saat itu. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang pertama.

Dalam sidangnya yang pertama, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, serta memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Berikutnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, ditetapkan Kabinet Presidensial dengan 12 Menteri Departemen.

Maka ditetapkanlah Menteri Departemen Dalam Negeri, Menteri Departemen Luar Negeri, Menteri Departemen Kehakiman, Menteri Departemen Keuangan, Menteri Departemen Kemakmuran, Menteri Departemen Kesehatan, Menteri Departemen Pengajaran, Menteri Departemen Sosial, Menteri Departemen Pertahanan, Menteri Departemen Penerangan, Menteri Departemen Perhubungan, dan Menteri Departemen Pekerjaan Umum.

Selain itu, ditetapkan pula 5 Menteri Negara dan 2 Wakil Menteri. Dari penetapan PPKI itulah, Samsi Sastrawidagda didaulat sebagai Menteri Keuangan yang membawahi Departemen Keuangan.

“Dengan terbentuknya Departemen-Departemen secara otomatis para pegawai yang semula bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Jepang, kini menjadi pegawai-pegawai Departemen Pemerintah Republik Indonesia,” tulis buku tersebut, dikutip pada Minggu (28/3/2021).

“Termasuk mereka yang sebelumnya bekerja pada Gunseikanbu Zaimubu (Departemen Keuangan pada masa Jepang), langsung menjadi pegawai Departemen Keuangan yang dipimpin oleh seorang Menteri,” sambungnya.

Departemen Keuangan di masa Samsi Sastrawidagda

Sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Republik Indonesia pertama Dr Samsi mempunyai peranan besar dan dikenal yaitu Operasi Penggedoran Bank, ketika pemerintah membutuhkan dana awal untuk membiayai perjuangan dan jalannya pemerintahan.

Operasi itulah satu-satunya kenangan yang tertinggal dari Samsi Sastrawidagda dalam masa jabatannya yang hanya sekitar 2 minggu. Bagaimana Samsi menjalankan Operasi Penggedoran Bank?

“Ia memperoleh informasi dari Laksamana Shibata bahwa di gedung Bank Escompto Surabaya tersimpan uang peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang disita Jepang,” tulis laman resmi Kemenkeu, dikutip pada Minggu (28/3/2021).

“Karena hubungannya yang dekat dengan para pemimpin pemerintahan Jepang di Surabaya ia berhasil membujuk mereka. Uang tersebut diambil melalui operasi penggedoran bank,” lanjutnya.

Sayangnya, sebagai Menteri Keuangan, Samsi tidak pernah memimpin Kementerian Keuangan secara langsung. Ia bahkan belum sempat menyusun perencanaan.

“Kondisi fisiknya yang sering sakit-sakitan menjadikan ia lebih memilih tinggal di Surabaya,” tulis Kemenkeu.

Samsi lantas digantikan Alexander Andries Maramis atau yang dikenal sebagai A.A Maramis, yang sebelumnya merupakan Menteri Negara dalam kabinet ini. . A.A. Maramis diangkat menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 2 September 1945 menggantikan Samsi Sastrawidagda

Mengenal Samsi Sastrawidagda lebih dekat

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh sidang PPKI, Samsi Sastrawidagda sebelumnya adalah seorang Kepala Kantor Tata Usaha dan Pajak di Surabaya pada masa pendudukan Jepang.

Demikian dijelaskan buku berjudul “Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa” yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Samsi Sastrawidagda lahir di Solo pada tanggal 13 Maret 1894. Ia sempat menempuh pendidikan ekonomi dan hukum negara di Sekolah Tinggi Dagang (Handels-hogeschool) di Rotterdam.

“Gelar akademik terakhir yang didapat tahun 1925 adalah gelar Doktor dengan disertasi De Ontwikkeling v.d handels politic van Japan,” tulis buku itu.