Tingkatkan SDM di Papua, Menaker Ida Targetkan Pembangunan 25 BLK Komunitas

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya menargetkan pembangunan 25 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat pada 2021.

Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua Barat dan Papua.

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami akan tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (30/3/2021).

Selain kualitas SDM, lanjut Ida, pihaknya berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan Bupati Kabupaten Biak Numfor Herry Ario Naap di Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Jakarta, Selasa.

Dalam jamuan tersebut, Ida menyambut baik usulan pendirian BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati Herry terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak," kata Ida.

Untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, ia meminta Bupati Biak Numfor Herry agar menyiapkan secara detail berbagai hal yang dibutuhkan. Mulai dari kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung.

Menaker Ida menjelaskan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan menyesuaikan dengan potensi yang ada.

Ia mencontohkan potensi di daerah Biak Numfor. Untuk potensi ini, maka program pelatihan yang diberikan berkaitan pula dengan bidang perikanan, pertanian, dan peternakan.

"Hal ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan pada 2022. Sementara itu, anggaran untuk 2021 sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucap Ida.

Tindaklanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2020

Pada kesempatan yang sama, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengatakan, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020.

Adapun Inpres Nomor 9 Tahun 2020 berisi tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Pasalnya, di Kabupaten Biak baru ada lembaga latihan kerja (LLK) dan belum terdapat BLK,” ujar Herry.

Ia mengaku, beberapa pelatihan yang diadakan, seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif, harus dilakukanbergantian. Sebab, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.

"Jadi, selama ini kami menggunakan satu gedung secara bergantian. Oleh karenanya, dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana dan prasarana, serta instruktur pelatihan," kata Herry.

Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, pihaknya berupaya mengajukan pendirian BLK UPTP pada Kemnaker.

Lebih lanjut Herry mengatakan, tujuan pendirian BLK UPTP agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan. Dengan begitu, mereka akan siap untuk masuk ke pasar kerja.

Terkait lahan pendirian BLK, ia mengaku, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektar (ha).

"Kami meminta Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor. Kami juga meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk meningkatkan SDM masyarakat Biak Numfor," ujar Herry.