Ramalan Sri Mulyani: Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Masuk 5 Besar Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menggambarkan kondisi Indonesia setelah 100 tahun merdeka pada tahun 2045 yang diwujudkan melalui visi Indonesia 2045 menjadi negara maju.

“Berdasarkan proyeksi demokrasi Indonesia mencapai 319 juta penduduk, apabila kita terus menjaga policy dan implementasi kebijakan yang baik dan juga inovatif, maka kita akan menjadi negara dengan ekonomi lima terbesar di dunia,” ungkap Sri Mulyani dilansir dari Antara, Kamis (1/4/2021).

Saat itu, lanjut dia, penduduk usia produktif sebanyak 47 persen dan 73 persen penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan serta sebanyak 70 persen merupakan kelompok kelas menengah.

“Income per kapita kita mencapai 23.199 dolar AS yang berarti kita masuk dalam middle upper class dan tentu kita berharap struktur perekonomian kita akan didukung oleh struktur perekonomian yang memiliki daya kompetensi dan memiliki nilai tambah tinggi,” papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa kue perekonomian tanah air akan bergeser, di mana mayoritas produksi berasal dari sektor jasa yang memiliki daya saing tinggi dan tidak lagi sektor jasa informal yang memiliki daya tambah rendah.

“Ini bukan hanya sebuah visi cita-cita tapi sekaligus merupakan suatu road map bagi kita untuk mencapai tidak hanya impian tapi cita-cita yang harus disiapkan,” ujar dia.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, sambung dia, membutuhkan setidaknya enam persyaratan dan persiapan.

Pertama, membangun infrastruktur yang layak menjadi penyokong mobilitas dan mendorong pembangunan. Kedua, penguatan SDM melalui riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Bagaimana kita harus terus mampu, tidak hanya mengadopsi namun juga inverter dari teknologi. Bagaimana sektor publik seperti birokrasi harus terus diperbaiki kualitasnya,” jelas Sri Mulyani.

Kemudian prasyarat kelima adalah pengelolaan tata ruang yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif. Serta prasyarat terakhir adalah sumber daya ekonomi dan keuangan dengan APBN sehat.

Tetap waspada

Sebelumnya, Sri Mulyani mewaspadai gelombang tiga pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Eropa.

Imbas gelombang ketiga penularan tersebut, beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia kembali melakukan penguncian wilayah atau lockdown untuk menghambat angka penularan.

Di sisi lain, lonjakan jumlah kasus tersebut membuat kebutuhan akan vaksin di beberapa wilayah Eropa juga melonjak sehingga terjadi keterbatasan suplai.

Hingga akhirnya, muncul wacana otoritas kawasan tersebut untuk melakukan pembatasan suplai atau pengiriman vaksin ke wilayah lain di dunia.

"Eropa ini yang paling struggle dari sisi akses terhadap vaksin yang jauh tertinggal dibandingkan Inggris dan Amerika Serikat. Sehingga mereka sedang mempertimbangkan untuk membuat aturan perundang-undangan untuk mengurangi atau melarang suplai vaksin keluar dari Eropa," jelas Sri Mulyani. 

Ia pun mencontohkan ketika Komisi Eropa sempat melarang pengiriman vaksin AstraZeneca kepada Australia beberapa waktu lalu.

Namun, ia menjelaskan, karena Indonesia dianggap sebagai negara berkembang, maka Indonesia cukup beruntung dan tetap mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut.

"Jadi sesama negara maju mereka saling melakukan proteksi untuk vaksin mereka sendiri. Jadi ini sesuatu yang harus kita waspadai yaitu mengenai jumlah vaksin dan dari sisi munculnya gelombang ketiga di Eropa," jelas Sri Mulyani.