China Mau Impor Sarang Burung Walet dari RI, Ini Permintaan Para Petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani sarang burung walet Indonesia optimistis dapat menggenjot nilai ekspor ke China. Optimisme ini tumbuh seiring tercapainya kesepakatan antara Indonesia dengan China soal ekspor komoditas tersebut senilai 1,13 milar dollar AS, atau setara Rp 16,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Kesepakatan tersebut dicapai dalam kunjungan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke RRT awal April 2021.

“Itu kabar yang menggembirakan bagi kami dan melecut semangat kami untuk meningkatkan produksi sarang burung walet nasional. Kami mengapresiasi atas upaya bilateral Pemerintah Indonesia ke Tiongkok, khususnya terkait ekspor sarang burung walet,” ujar Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/4/2021).

Namun, kata Benny, untuk menggenjot nilai ekspor sarang burung walet Indonesia, khususnya ke China pemerintah harus memperbaiki ketentuan dan prosedur teknis agar menjadi lebih mudah.

Sebab, hingga saat ini regulasi ekspor sarang burung walet dirasakan masih memberatkan para eksportir nasional. Terbukti, selama 2018 hingga 2021, sudah puluhan perusahaan yang mengajukan izin ekspor sarang burung walet, tetapi jumlah yang berhasil diloloskan jauh dari harapan.

Penyebabnya adalah banyaknya prosedur yang harus dipenuhi oleh perusahaan nasional yang mengajukan izin ekspor sarang burung walet, khususnya ke China. Prosedur tersebut terkait dengan keharusan memenuhi dokumen persyaratan teknis yang diterbitkan oleh lembaga dibawah Kementerian Pertanian.

Belum lagi adanya syarat tambahan, yakni memiliki tempat pemrosesan yang telah ditetapkan sebagai instalasi karantina produk hewan (IKPH) untuk sarang burung walet dan telah diberikan nomor registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan memiliki rumah walet yang telah diberikan nomor registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

“Persyaratan ini nyaris mustahil dapat dipenuhi pengusaha nasional secara umum. Entah berapa kali audit yang harus dilakukan dan entah berapa biaya yang harus dikeluarkan. Prosedur ekspor sarang burung walet yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, seharusnya dapat lebih disederhanakan,” kata Benny.

Dia mencontohkan, soal rumah walet yang harus memiliki nomor registrasi NVK, dimana ketentuan ini menyebabkan eksportir pemula yang tidak mempunyai rumah walet terancam tidak bisa melanjutkan kemitraannya.

Masalah hambatan dalam ekspor sarang burung walet ini juga telah disampaikan Benny Hutapea secara langsung kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Ambon, beberapa waktu lalu.

Presiden, kata Benny, merespon positif sehingga masalah problematika ekspor sarang burung walet menjadi bahasan dalam kunjungan Mendag ke China tersebut.

Dia mengharapkan lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan ekspor sarang burung walet agar memberikan perhatian yang serius terhadap masalah-masalah yang dihadapi eksportir. Hal ini diperlukan guna mendukung upaya pemerintah di dalam menggenjot nilai perdagangan luar Indonesia yang pada akhirnya dapat memangkas defisit neraca perdagangan Indonesia.

Sebelumnya, China dipastikan akan mengimpor sarang burung walet dari Indonesia senilai 1,13 milar dollar AS, atau setara Rp 16,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Hal itu didapatkan setelah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan kunjungan ke Wuyi, China, pada Jumat (2/4/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Lutfi melakukan berbagai pertemuan, salah satunya dengan Menteri Perdagangan China, Wang Wentao.
Lutfi mengatakan, salah satu poin utama yang dibahas dengan Wang ialah terkait peningkatakan kapasitas dagang antar kedua negara.

Pemerintah Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan nilai dagang antar kedua negara, dari 31 miliar dollar AS pada saat ini, menjadi 100 miliar dollar AS pada 2024.

"Target baru 3 tahun ke depan, kita akan meningkatkan perdagangan kedua negara dari 31 miliar dollar AS menjadi 100 miliar dollar AS pada tahun 2024," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, dilansir Sabtu (3/4/2021).