Direktur IWIP Nilai Indonesia Berperan Penting dalam Produksi Nikel Dunia

KOMPAS.com – Direktur External Relations PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Scott Ye mengungkapkan, Indonesia memiliki peran penting terkait ketersediaan dan produksi nikel dunia.

Hal tersebut disampaikan Scott dalam diskusi virtual bertajuk “Indonesia’s Nickel Boom and Plans to be an EV Battery Hub” yang digelar oleh The Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC), sebuah asosiasi wartawan asing di Indonesia.

Adapun diskusi yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut dipandu langsung oleh Presiden JFCC Ed Davies pada Rabu (31/3/2021).

Menjadi salah seorang pembicara dalam acara tersebut, Scott Ye memaparkan sejarah penggunaan nikel di dunia yang dimulai dari Ancient Egyptian Pharaoh Tutankhamun untuk pisau, kemudian pembuatan koin, perkakas stainless steel, hingga tesla untuk kendaraan listrik.

“European United akan berhenti menggunakan kendaraan berbahan bakar energi fosil mulai tahun 2030. Sementara China menargetkan 25 persen kendaraan listrik (EV) di tahun 2025 untuk mengurangi emisi dan polusi,” paparnya.

Menurutnya, untuk membuat kualitas EV lebih baik, diperlukan kualitas baterai yang lebih baik pula. Sementara itu, kualitas baterai yang lebih baik membutuhkan komponen nikel yang lebih banyak.

Dalam materi diskusinya, ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta ton. Jumlah ini setara dengan 24 persen sumber nikel dunia. Bahkan, pada 2018, Indonesia berhasil memproduksi 560.000 ton nikel.

“Dahulu pada 1960-an, produksi nikel Indonesia masih terbatas, karena hanya ada dua pihak utama yang mengelola nikel, yaitu Antam dan Vale,” tutur Scott.

Namun pada 2014, Indonesia mulai meningkatkan produksi nikel. Penjualan nikel mentah menurun, sementara penjualan produk nikel terus meningkat pesat.

Sampai tahun 2019, ekspor produk nikel sudah naik enam kali lipat. Jika semula hanya mampu mengekspor 110 kiloton (kt), kini Indonesia mampu mengekspor lebih dari 600 kt.

“Saya percaya tahun ini produksinya bisa mencapai sekitar 900 kt nikel metal. Tahun depan, mungkin bisa mencapai 1.100 kt,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Scott Ye juga memaparkan pengembangan kompleks industri nikel di Indonesia yang berpusat di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, termasuk Maluku Utara.

Beberapa kompleks industri yang disebutkan, antara lain Soroako-Pomala Belt, Konawe Belt, Morowali Belt hingga Halmahera Belt.

Scott mengatakan, saat ini IWIP yang berlokasi di Maluku Utara tersebut telah memiliki 20 lini dari total kapasitas 24 lini produksi.

“Data yang tertera dalam dokumen presentasi saya masih tertera 19 lini produksi, tapi kemarin kami baru saja menambah satu lini produksi, sehingga saat ini kami mempunyai 20 lini produksi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya menyampaikan target pemerintah terkait produksi nikel.

“Proyeksi kebutuhan baterai Lithium Ion di Indonesia sebesar 758.693 ton. Total daya baterai yang dibutuhkan sebesar 113.804.000 kilowatt-jam (kWh), untuk 2.195.000 unit mobil listrik dan 13.002.000 unit sepeda motor listrik,” paparnya.

Besaran kebutuhan baterai tersebut, tutur Chrisnawan, merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan diversifikasi energi di sektor transportasi.

Menanggapi Chrisnawan, Founder Independent Research and Advisory Internasional (IRAI) Lin Che Wei menuturkan, roadmap atau peta jalan yang telah dibuat pemerintah tidaklah cukup.

“Kita harus fokus untuk mengeksekusi rencana kerja dan harus disiplin agar mampu memonitor serta mengejar target,” ucapnya.

Menurut Lin Che Wei, Indonesia harus belajar dari pengembangan energi terbarukan di China. Untuk mengembangkan sektor tersebut, Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Cukup ironis, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam (SDA), tapi perkara teknologi masih menjadi tantangan besar. Keraguan terhadap dampak lingkungan pun menjadi tantangan yang bahkan lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Principal Scientist Center for International Forestry Research (CIFOR) Michael Allen Brady mengingatkan para pemegang kepentingan tentang dampak tambang bagi lingkungan. Apalagi, saat ini 72 persen proses tambang tidak menjalankan fungsi reklamasi dengan baik.

“Reklamasi menjadi tantangan nyata ketika kita membuka permukaan bumi. Proses reklamasi itu memungkinkan, tapi biayanya mahal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Michael mengklaim bahwa pihaknya mendukung pengembangan energi terbarukan. Untuk itu, ia pun berpesan agar keseluruhan prosesnya dipelajari dan direncanakan secara matang.