Meski Resesi, Menkeu Klaim Ekonomi RI Lebih Baik dari Negara G20 Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan ekonomi global mengalami kontraksi terburuk dalam 150 tahun terakhir, terutama terhadap 170 negara dari 192 negara anggota PBB.

“Itu studi Bank Dunia. Mestinya kita melihat statistik ini dan dampaknya sangat luar biasa. Berarti Covid-19 memaksa dan membuat semua negara harus memformulasikan kebijakan tidak hanya ekonomi tapi kesehatan dan sosial,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (7/4/2021).

Sri Mulyani mengatakan dampak pandemi terhadap Indonesia baru terasa pada kuartal II-2020 yaitu menyebabkan kontraksi ekonomi hingga 5,32 persen yang merupakan terburuk sejak krisis keuangan pada 1997-1998.

“Jadi kita termasuk dalam 170 negara yang mengalami kontraksi sebab sepanjang 2020, kita kontraksi 2,07 persen,” ujar dia.

Di sisi lain ia menuturkan kontraksi itu masih lebih baik dibandingkan negara anggota G20 seperti Prancis minus 9 persen, India minus 8 persen, Meksiko minus 8,5 persen, Inggris minus 10 persen, Brasil minus 4,5 persen, dan Arab Saudi minus 3,9 persen.

Tak hanya dibandingkan negara anggota G20, Sri Mulyani menyebutkan kontraksi Indonesia juga lebih baik di tingkat ASEAN meskipun Vietnam dan China masih memiliki pertumbuhan yang positif.

“Singapura minus 6 persen, Filipina minus 9,6 persen, dan Malaysia minus 5,8 persen,” ujar Sri Mulyani.

Kemudian jika dibandingkan dengan negara-negara Organization Islamic Coorporate (OIC) atau Organisasi Kerja sama Islam seperti Iran minus 1,5 persen, Kuwait minus 8 persen, Nigeria minus 3,2 persen, dan Qatar minus 4,5 persen, maka Indonesia juga masih dalam kondisi relatif lebih baik.

Oleh sebab itu Sri Mulyani mengatakan semua negara melakukan countercyclical melalui dua instrumen yaitu fiskal dan moneter sebagai langkah untuk melawan siklus kontraksi yang luar biasa akibat pandemi ini.

Ia menjelaskan data IMF mencatat total stimulus seluruh dunia mencapai 11,7 triliun dolar AS atau 12 persen dari PDB dunia sedangkan untuk Indonesia pada 2020 dalam program PEN dialokasikan sekitar 40 miliar dolar AS.

Menurut dia, stimulus Indonesia sudah luar biasa besar jika dibandingkan total size stimulus global karena selama ini defisit nasional tidak boleh lebih dari tiga persen dan utang tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB.

“Jadi ini adalah langkah luar biasa karena anggaran PEN sekitar 40 miliar dolar AS itu ditingkatkan pada 2021 karena Covid-19 belum selesai,” tegas Sri Mulyani.

Singgung ekonomi syariah

Dia juga menekankan ekonomi dan keuangan syariah harus berkontribusi dalam memulihkan kondisi Indonesia yang tertekan akibat krisis pandemi Covid-19 baik dari sisi sosial dan ekonomi.

“Ekonomi dan keuangan syariah itu penting tapi tidak terpisah pada keseluruhan ekonomi, tidak eksklusif. Harus dipikirkan bagaimana kontribusi ekonomi syariah dalam pemulihan kita,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan banyak azas dalam ekonomi syariah yang dapat menjadi pendorong pemulihan seperti dalam Islam yang menjunjung tinggi azas keadilan, transparansi, tata kelola yang baik, dan ikhtiar yang maksimal.

Menurutnya, berbagai azas tersebut sangat cocok untuk mendorong pemulihan dan mengeluarkan Indonesia dari middle income trap seperti perbaikan tata kelola menjadi lebih baik.

“Salah satunya adalah tata kelola yang buruk. Itu menjadi salah satu solusi dari value ekonomi syariah,” ujar dia.

Kemudian azas ekonomi syariah seperti menjunjung tinggi kepedulian juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kalau masalah SDM kita diminta selalu caring kepada semua. Investasi SDM itu penting sekali, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal. Ini cocok di dalam middle income trap,” jelasnya.

Sementara itu, aspek ekonomi syariah lainnya seperti wakaf dan zakat juga mampu menjadi wadah sinergi untuk menyalurkan bantuan sosial sehingga dampaknya dalam membantu kelompok miskin menjadi lebih efektif.

“Itu menurut saya merupakan isu penting,” tegas Sri Mulyani.