Salin Artikel

Indonesia dan Taiwan Kaji Pembebasan Biaya Penempatan PMI

"Pertemuan ini untuk melakukan evaluasi mengenai perekrutan, penempatan dan pelindungan bagi PMI," ungkap Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, sekaligus ketua delegasi pada pertemuan Joint Task Force Indonesia - Taiwan dalam siaran pers, Kamis (8/4/2021).

Anwar mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan memberlakukan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sejak itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Anwar bilang, Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut bertujuan untuk lebih memastikan terpenuhinya hak–hak pekerja migran sehingga mereka dapat bekerja secara layak dan terlindungi dengan baik.

Salah satu poin yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yaitu ketentuan Pasal 30 yang mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan.

Pengaturan biaya penempatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.

Tujuan utama dari pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan adanya praktik overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI.

"Pada pertemuan ini, kami bermaksud untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas penjelasan yang pernah kami sampaikan melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya penempatan, serta sekaligus mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua pihak,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, ada beberapa komponen pembiayaan yang nantinya dapat dibebankan bagi CPMI, pihak pemberi kerja, maupun Pemerintah. Ini mencakup pelatihan, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, paspor dan visa, SKCK, akomodasi tiket, legalisasi PK, Jasa P3MI dan jasa penempatan agency di Taiwan, serta jaminan sosial.

"Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami terus berkoordinasi dan menyosialisasikan baik kepada Kementerian, Lembaga, para CPMI, Pemerintah Daerah, serta asosiasi jasa perusahaan penyalur CPMI," tuturnya.

Sementara itu, ketua delegasi Taiwan, sekaligus Deputy Minister, Ministry of Labour Taiwan, Wang An-Pan, menuturkan pihaknya bersedia untuk melakukan negoisasi, mengingat dalam biaya penempatan tentu akan ada perubahan mekanisme yang akan berlanjut, baik bagi para pengguna jasa PMI, ataupun bagi CPMI itu sendiri.

"Dengan itu kami bersedia untuk melakukan negoisasi maupun musyawarah lebih lanjut untuk membicarakan perubahan mekanisme ini. Kedua belah pihak perlu menyepakati terlebih dahulu atas kebijakan pembebasan biaya ini, sebelum diberlakukan,” jelas Wang An-Pan.

https://money.kompas.com/read/2021/04/08/210000726/indonesia-dan-taiwan-kaji-pembebasan-biaya-penempatan-pmi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Bayar PBB di BNI, Bisa via ATM, SMS dan Mobile Banking BNI

Cara Bayar PBB di BNI, Bisa via ATM, SMS dan Mobile Banking BNI

Spend Smart
Permintaan Mulai Pulih, Penyaluran Kredit UMKM Bank Mandiri Tumbuh 16,2 Persen

Permintaan Mulai Pulih, Penyaluran Kredit UMKM Bank Mandiri Tumbuh 16,2 Persen

Whats New
12 Contoh Surat Lamaran Kerja yang Baik dan Benar agar Dilirik HRD

12 Contoh Surat Lamaran Kerja yang Baik dan Benar agar Dilirik HRD

Whats New
Jelang KTT G20, Pembangunan Terminal VVIP di Bandara I Gusti Ngurah Rai Dikebut

Jelang KTT G20, Pembangunan Terminal VVIP di Bandara I Gusti Ngurah Rai Dikebut

Whats New
Kode Bank BTPN Syariah untuk Transfer di ATM

Kode Bank BTPN Syariah untuk Transfer di ATM

Whats New
Kode Bank BJB Syariah untuk Transfer di ATM

Kode Bank BJB Syariah untuk Transfer di ATM

Whats New
Menaker: Di Era Revolusi Industri 4.0, Kompetensi Harus Terus Ditingkatkan

Menaker: Di Era Revolusi Industri 4.0, Kompetensi Harus Terus Ditingkatkan

Whats New
Cara Menghitung Diskon, Pahami Rumus Mencari Persentase Diskon

Cara Menghitung Diskon, Pahami Rumus Mencari Persentase Diskon

Whats New
Penumpang KRL Sempat Membludak di Stasiun Manggarai, KAI Commuter: Kami Mohon Maaf

Penumpang KRL Sempat Membludak di Stasiun Manggarai, KAI Commuter: Kami Mohon Maaf

Whats New
Kode Bank BCA Syariah dan Seluruh Bank Syariah Lainnya di Indonesia

Kode Bank BCA Syariah dan Seluruh Bank Syariah Lainnya di Indonesia

Spend Smart
PPS Tinggal 32 Hari, Harta yang Dilaporkan Wajib Pajak Capai Rp 106,6 Triliun

PPS Tinggal 32 Hari, Harta yang Dilaporkan Wajib Pajak Capai Rp 106,6 Triliun

Whats New
Kode Bank BSI dan Seluruh Bank Syariah Lainnya di Indonesia

Kode Bank BSI dan Seluruh Bank Syariah Lainnya di Indonesia

Spend Smart
Waspada, Beredar Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Waspada, Beredar Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Whats New
Apa Itu Diskon? Pahami Pengertian, Jenis-jenis dan Contohnya

Apa Itu Diskon? Pahami Pengertian, Jenis-jenis dan Contohnya

Spend Smart
Beredar Kabar Pengangkatan Tenaga Honorer Tanpa Tes, Kementerian PAN-RB: Hoaks

Beredar Kabar Pengangkatan Tenaga Honorer Tanpa Tes, Kementerian PAN-RB: Hoaks

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.