Kesuburan Tanah Menurun, Kementan Turunkan Alokasi Pupuk Bersubsidi

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi untuk petani pada 2021 mengalami penurunan drastis.

Penurunan tersebut, kata dia, terjadi karena dipicu oleh sistem rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK) dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang menerapkan dosis ideal untuk pemupukan.

Mentan SYL, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (10/4/2021) menyampaikan, rekomendasi dosis pupuk ideal dalam e-RDKK telah melalui proses pengkajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian.

"Dosis pupuk turun sesuai kondisi lapangan, terutama unsur hara dari hasil kajian Litbang Kementan. Baiknya, maksimalkan pupuk organik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy pun membenarkan bahwa kesuburan tanah para petani mulai menurun karena faktor penggunaan pupuk anorganik yang mengkhawatirkan.

Untuk kembali menyehatkan lahan pertanian, Sarwo Edhy juga berpesan agar para petani bisa menggunakan pupuk organik.

Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 melaporkan, terdapat sebanyak 86,41 persen petani yang menggunakan pupuk anorganik.

Data tersebut juga menunjukkan, sebesar 13,5 persen petani menggunakan pupuk berimbang, yaitu organik dan anorganik. Sementara itu, hanya 0,07 persen petani saja yang menggunakan pupuk organik.

"Ini menunjukkan bahwa petani di Indonesia lebih tertarik menggunakan pupuk anorganik. Padahal di balik itu, ancaman terhadap pertanian Indonesia sangat besar," kata Sarwo Edhy.

Untuk mengatur penggunaan pupuk organik, Kementan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.

"Upaya pemerintah mendorong penggunaan pupuk organik juga telah memacu tumbuhnya usaha pupuk organik," ujarnya.

Keluhan pada petani di Tulungagung

Kepala Seksi (Kasi) Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Kementan Kabupaten Tulungagung Tri Widyo Agus Basuki (Oki) memaparkan tentang kondisi tanah pertanian di wilayahnya yang kini kehabisan unsur hara.

Akibat hal itu, para petani di Tulungagung pun mengandalkan pupuk kimia untuk menutrisi tanah pertanian.

"Semakin lama unsur hara semakin habis, dosis pemberian pupuk kimia juga semakin bertambah. Begitu pemerintah berpatokan pada dosis ideal pemupukan, akhirnya terjadi pengurangan yang signifikan,” kata Oki.

Sistem di e-RDKK Kementan, jelas Oki, langsung melakukan penyesuaian kebutuhan pupuk.

Ia mencontohkan pada 2020 lalu, setiap hektar tanah mendapat alokasi 300 kilogram (kg) pupuk urea. 

Dengan begitu, untuk tiga kali tanam dalam setahun, setiap hektar mendapat alokasi sebanyak 900 kg pupuk urea.

“Namun sekarang begitu dimasukkan dalam e-RDKK, langsung dipotong oleh sistem. Tidak bisa dapat sepenuhnya seperti tahun lalu,” ungkapnya.

Bahkan setelah keluar alokasi berdasarkan sistem, lanjut Oki, alokasi yang diberikan lewat penetapan Surat Keputusan (SK) pun masih mengalami pengurangan.

Penetapan alokasi berdasarkan SK hanya sekitar 38 sampai 40 persen dari alokasi yang sudah dipotong oleh sistem.

Karena itu, kondisi tersebut mulai dikeluhkan oleh para kelompok petani di Kabupaten Tulungagung.

“Banyak kelompok tani yang khawatir jika alokasi pupuk subsidi akan dikurangi sesuai SK penetapan. Karena tidak ada solusi bagi petani, selain membeli pupuk non-subsidi,” kata Oki.

Ia juga menjelaskan, sesuai data pada 2020, terdapat sebanyak 88.533 petani dengan luas tanam sebesar 145.499 ha di Tulungagung.

Pada 2020, terdapat sejumlah alokasi pupuk bersubsidi, di antaranya jenis urea sebanyak 39.742 ton, jenis ZA 13.819 ton, jenis SP36 sebanyak 9.318 ton dan jenis NPK sebanyak 35.203 ton.

Pada 2021, jumlah petani membengkak menjadi 113.682 orang dengan luas tanam sebesar 140.932,94 ha.

Sementara itu, beberapa alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 menurun. Pupuk urea turun menjadi 21.025 ton, pupuk ZA juga sedikit turun menjadi 13.769 ton, dan pupuk SP36 menurun drastis menjadi 282 ton.

“Dari alokasi berdasar sistem ini, terdapat penurunan pada jenis urea dan SP36, namun ada penambahan pada jenis NPK dan alokasi itu masih terpotong banyak, saat dituangkan dalam SK penetapan,” jelas Oki.

Berdasarkan SK, kata dia, pupuk urea masih mencapai 97 persen. Namun, jenis lain hanya mencapai 38 sampai 40 persen saja.

Menanggapi kekhawatiran para petani, Oki optimis akan diadakan evaluasi pelaksanaan tanam di tahap pertama.

Menurutnya, jika memang ada kekurangan pupuk untuk petani, pemerintah nantinya akan tetap membantu.

“Ini sekedar keyakinan saya, jika memang dianggap kurang, pasti akan ditambah. Tidak mungkin pemerintah membiarkan petani kekurangan pupuk,” ujar Oki.