Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kata Pengamat Soal Subsidi Ongkir Rp 500 Miliar dari Pemerintah

Rahma mengatakan kebijakan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong penjualan barang konsumsi yang sempat lesu karena berkurangnya permintaan.

"Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, produsen dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga siklus bisnis berjalan normal. Perekonomian dapat menggeliat kembali," kata dia dilansir dari Antara, Minggu (11/4/2021).

Ia menambahkan kebijakan ini juga bisa menjadi stimulus bagi pelaku usaha untuk memulai kembali kegiatan bisnis dan solusi untuk mendorong aktivitas ekonomi yang sempat terhambat oleh persoalan pembatasan mobilitas.

"Istilahnya ini memancing untuk membangkitkan perekonomian. Tapi, dari sisi anggaran pemerintah dengan adanya pungutan pajak pada produsen, tidak terlalu menekan pada defisit fiskal semakin melebar," kata Rahma.

Ia menyakini kebijakan ini akan memicu pertumbuhan konsumsi selama masa Ramadhan apalagi pemerintah juga merumuskan program stimulus lainnya seperti memastikan pihak swasta membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.

Selain itu, pemerintah juga dipastikan akan menyalurkan bantuan sosial beras 10 kilogram, mempercepat realisasi manfaat perlindungan sosial, dan menjamin kredit usaha bagi sektor hotel, restoran, dan kafe.

"Berbagai upaya pemerintah untuk dapat menunjang kesejahteraan masyarakat tetap terjamin dan tidak sampai terpuruk, karena kita tahu pandemi ini pengaruhnya luar biasa pada peningkatan kemiskinan," kata Rahma.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan dana Rp 500 miliar untuk menyubsidi ongkos kirim dari pembelian barang melalui daring (online) pada Harbolnas yang berlangsung pada H-10 atau H-5 menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4/2021), mengatakan pemberian stimulus ini untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong penjualan daring untuk produk dalam negeri.

Airlangga mengatakan stimulus ini merupakan amanat Presiden Jokowi agar tetap menjaga tren pemulihan ekonomi sembari terus memulihkan aspek kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19.

Airlangga mengungkapkan Harbolnas tersebut bakal diselenggarakan pada H-10 dan H-5 Idul Fitri tahun ini.

"Pemerintah juga akan mendorong Harbolnas, di mana di H-10 dan H-15, Harbolnas dengan online ditujukan untuk produk nasional," jelas Airlangga ketika memberikan paparan hasil sidang kabinet paripurna seperti dikutip dari akun Youtube Sekretarian Kabinet.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim pada perayaan Harbolnas tersebut. Nilai subsidi yang bakal digelontorkan mencapai Rp 500 miliar.

"Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim sehingga pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 miliar," ujar dia.

Secara keseluruhan, pemerintah memiliki lima program untuk mendongkrak konsumsi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri, selain mendorong pelaksanaan Harbolnas.

Program pertama yakni terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh para pelaku usaha kepada karyawannya.

Dari program tersebut, diperkirakan dana yang bisa masuk ke pasar mencapai Rp 215 triliun.
Program kedua yakni subsidi bansos beras selama Ramadhan.

Bansos tersebut disalurkan dari Bulog yang dianggarkan mendapat dana sebesar Rp 2 triliun uhtnuk membeli gabah petani.

Selain itu, pemerintah juga bakal mempercepat penyaluran perlindungan sosial kepada masyarakat dengan anggaran Rp 14,12 triliun.

"Harapannya PDB (Produk Domestik Bruto) di kuartal II bisa positif," ujar Airlangga.

https://money.kompas.com/read/2021/04/11/153130526/kata-pengamat-soal-subsidi-ongkir-rp-500-miliar-dari-pemerintah

Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas CPNS Wajib Pakai E-Meterai, Bagaimana Jika Dokumen Perlu Digabung?

Berkas CPNS Wajib Pakai E-Meterai, Bagaimana Jika Dokumen Perlu Digabung?

Whats New
Luhut Klaim Larangan Berdagang Tak Ganggu Investasi TikTok di RI

Luhut Klaim Larangan Berdagang Tak Ganggu Investasi TikTok di RI

Whats New
Industri Kreatif Minim Pendanaan, Eku.id Bantu Para Seniman dengan 'Crowdfunding'

Industri Kreatif Minim Pendanaan, Eku.id Bantu Para Seniman dengan "Crowdfunding"

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret-Alfamart, Ada Diskon Minyak Goreng, Susu, Madu, Shampoo hingga Detergen

Promo Akhir Pekan Indomaret-Alfamart, Ada Diskon Minyak Goreng, Susu, Madu, Shampoo hingga Detergen

Spend Smart
IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Whats New
SMGR Setor Dividen ke Negara Rp 847 Miliar

SMGR Setor Dividen ke Negara Rp 847 Miliar

Whats New
Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Simak Kualifikasinya

Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Menkop Teten Optimistis Pedagang Pasar Ramai Lagi Usai Penataan Penjualan 'Online'

Menkop Teten Optimistis Pedagang Pasar Ramai Lagi Usai Penataan Penjualan "Online"

Whats New
Syarat dan Cara Buka Rekening BJB secara Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BJB secara Online

Spend Smart
Menkop Teten Sebut 56 Persen Pendapatan 'E-commerce' Dinikmati Negara Asing

Menkop Teten Sebut 56 Persen Pendapatan "E-commerce" Dinikmati Negara Asing

Whats New
Menhub Yakin Penumpang LRT Jabodebek Tidak Turun Usai Tarif Flat Rp 5.000 Berakhir

Menhub Yakin Penumpang LRT Jabodebek Tidak Turun Usai Tarif Flat Rp 5.000 Berakhir

Whats New
DJP Akui Target Setoran Pajak Rp 1.988,9 Triliun pada 2024 Cukup Menantang

DJP Akui Target Setoran Pajak Rp 1.988,9 Triliun pada 2024 Cukup Menantang

Whats New
Proyek LRT Bali Ditargetkan Mulai 2024, Korsel hingga Jepang Minat Jadi Investor

Proyek LRT Bali Ditargetkan Mulai 2024, Korsel hingga Jepang Minat Jadi Investor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke