Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menunjuk kandidat utama pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) usai diambilalih dari Yayasan Harapan Kita.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan bekerja sama dengan Badan Pengelola tersebut untuk mengurus TMII. Badan pengelola merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, setidaknya ada dua BUMN yang menjadi kandidat kuat, yakni Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Taman Wisata Candi (TWC).

"Nanti saya belum terima proposal resminya dari Setneg. Tapi setidak setidaknya antara itu," kata Encep dalam konferensi video, Jumat (16/4/2021).

Encep menuturkan, Taman Wisata Candi menjadi kandidat paling kuat dan kemungkinan terpilih.

Terkait mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pihaknya masih membahas melalui sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), atau lainnya.

"Apakah BUMN ITDC atau TWC kah? Nanti akan dilihat, tapi kemungkinan TWC," kata Encep.

Encep menuturkan, Kemensetneg mengambil jalan kerja sama karena kementerian tersebut bukan ahlinya di bidang pariwisata.

Untuk mengelola tempat rekreasi tersebut dibutuhkan pihak-pihak yang mengerti betul pengelolaan TMII.

"Setneg bukan ahlinya di bidang pariwisata mengelola TMII, dan nanti Setneg akan lakukan kerjasama rencananya dengan BUMN," kata dia.

Yang jelas, melalui mekanisme kerja sama, negara juga akan mendapat banyak manfaat.

Setidaknya ada tiga manfaat yang diperoleh, yakni kontribusi tetap pertahun, profit sharing, dan taman wisata itu menjadi BMN pada tahun ke-30 pengelolaan.

"Sekarang kita harus jelas, kalau BMN dimanfaatkan oleh pihak lain apalagi perusahaan, itu harus ada 3 tadi itu ke negara. Pertama kontribusi tetap, profit sharing, dan kalau sudah 30 tahun jadi BMN," jelas Encep.

Encep menuturkan, pemerintah pun bisa mendapat manfaat lain yang bersifat non finansial.

Pasalnya, TMII bukan hanya tempat wisata, namun sarat akan pendidikan dan budaya.

"Ada (yang sifatnya) nonekonomi finansial, misalnya bagaimana masyarakat bisa menikmati pendidikan, kebudayaan, pariwisata. Jadi aspek-aspek non finansial pun akan kita kaji, itu juga kan manfaat buat negara," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, pengambilalihan TMII ke negara membuka peluang besar penyaluran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara.

Selama dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun, yayasan tersebut tak menyetorkan PNBP sepeser pun kepada negara.

Pasalnya, kala itu, belum ada aturan resmi yang merinci soal PNBP.

Sebelumnya, pengelolaan TMII diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977.

Penyerahan TMII ke negara bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.