Sri Mulyani: Industri Keuangan Syariah Harus Ditekankan pada Elemen Kejujuran

Sri Mulyani tidak ingin pengelolaan yang buruk dan dibalut dengan ketidakjujuran justru menjadi penghambat pengembangan industri halal. Padahal Indonesia digadang-gadang menjadi pusat industri halal dunia karena besarnya populasi muslim.

"Pengembangan industri keuangan syariah seharusnya ditekankan pada elemen kejujuran kehandalan tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan," kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rabu (21/4/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan, berkembangnya penetrasi keuangan syariah di Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku industri halal. Mengingat, pangsa keuangan syariah masih kecil, yakni di angka 9,89 persen.

Namun potensinya tetap ada. Pada kuartal I 2020, sektor jasa keuangan syariah Indonesia tumbuh signifikan dengan total aset mencapai Rp 1.802,8 triliun.

"Potensi ini yang seharusnya memberikan inspirasi bagi pelaku ekonomi yang menggarap industri halal. Jangan sampai justru industri keuangan syariah (membuat) masyarakat tidak terlindungi atau menjadi objek yang menghilangkan kesempatan dan manfaat ekonomi bagi mereka," papar Ani.

Merger (penggabungan) tiga bank syariah BUMN menjadi satu entitas pun menambah pendalaman pasar keuangan syariah. Dengan skala yang lebih besar, pihaknya berharap bank syariah dapat memberikan pelayanan yang lebih luas dan lebih baik.

"Namun sekali lagi tetap yang paling penting (adalah) tata kelola yang baik, karena kepercayaan masyarakat adalah suatu amanah yang mutlak, wajib diemban, dan dijaga," tegas Ani.

Lebih lanjut bendahara negara ini menjelaskan, pemerintah menetapkan 4 fokus utama ekonomi syariah di Indonesia, mencakup pengembangan industri halal, pengembangan sektor keuangan syariah, pengembangan sektor keuangan sosial syariah, dan pengembangan kewirausahaan syariah.

Untuk industri halal, pemerintah memberikan dukungan dalam kebijakan termasuk membangun dan membuka pusat industri halal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sebab dalam The State of Global Islamic Economic Report 2020-2021, pengeluaran konsumen muslim untuk makanan, minuman, farmasi, pariwisata ramah muslim tahun 2019 mencapai 2,02 triliun dollar AS,

Indonesia dalam hal ini, juga merupakan pasar produk halal terbesar di dunia untuk industri makanan.

"Untuk pariwisata, farmasi, dan kosmetik juga menjadi salah satu tempat destinasi konsumen terbesar di dunia," ungkap Ani.

Sementara di bidang keuangan sosial syariah, pemerintah mendorong kegiatan zakat, infaq, dan wakaf. Kementerian Keuangan mengembangkan konsep blended finance lantaran keinginan masyarakat akan produk keuangan semakin berkembang.

Konsep blended finance diaplikasikan dalam Ziswaf, salah satunya instrumen cash wakaf link sukuk. Instrumen ini mengumpulkan dana masyarakat untuk diwakafkan sekaligus ditaruh dalam obligasi syariah yang peruntukannya sesuai prinsip islam.

Pada tahun 2019 lalu, pemerintah menerbitkan cash wakaf link sukuk sebesar Rp 58,49 miliar dengan memberikan return 6,15 persen. Rate of return ini dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas sosial, salah satunya RS mata di Banten.

"Menempatkan berbagai keuangan sosial (dalam instrumen syariah) menjadi suatu keharusan bagi kita. Sekali lagi landasannya adalah mengemban kepercayaan masyarakat," pungkas wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini.