77,6 Persen UMKM Indonesia Masih Tidak Mendapat Akses Kredit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun platform financial technology (fintech), agar dapat naik kelas.

Namun, data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukan, mayoritas pelaku UMKM dalam negeri masih belum mendapat akses kepada kredit.

Data AFPI menunjukan, dari total sekitar 60 juta UMKM, 46,6 juta atau 77,6 persen di antaranya tidak dapat menjangkau akses kredit perbankan maupun fintech.

Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) Hendri Saparini mengatakan, meskipun jumlah UMKM tidak tersentuh bank atau unbankable terus berkurang, tetapi belum semuanya dapat memanfaatkan layanan pembiayaan.

"Kalau kita lihat yang underbank, atau tidak memanfaatkan produk-produk perbankan untuk transaksi, untuk pembiyaan itu masih besar," kata Hendri dalam diskusi virtual, Rabu (21/4/2021).

Menurut dia, hal tersebut diakibatkan masih adanya sejumlah aturan atau ketentuan yang perlu dipenuhi oleh nasabah agar mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

"Dan kedua, walaupun mereka sebenarnya mampu, mengakses pendanaan yang lain misal lewat P2P lending, literasi mereka masih cukup rendah. Ini yang menjadi permasalahan," tutur Hendri.

Selain itu, dari total sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, 98,8 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro.

"Sehingga wajar kalau mereka usaha-usaha yang sangat kecil banyak mengandalkan pendanaan sendiri," kata dia.

Oleh karenanya, IFSoc mendorong kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro untuk membentuk sebuah koperasi, sehingga dapat memanfaatkan layanan pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan.

"Tentu saja dengan adanya kelompok-kelompok usaha tadi lewat koperasi ongkosnya akan lebih murah, asesmennya lebih murah, karena mereka akan bisa di-assess secara bersama-sama," ucap dia.