Salin Artikel

OJK Diminta untuk Izinkan Fintech Beri Pembiayaan di Atas Rp 2 Miliar

Steering Committee IFSoc Hendri Saparini megatakan, hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendongkrak akses pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hendri menjelaskan, saat ini sudah banyak UMKM yang bergerak pada usaha padat karya hingga pengembangan teknologi, dimana mereka membutuhkan biaya pendanaan lebih besar.

Oleh karenanya, OJK didorong untuk menyesuaikan batas penyaluran kredit P2P lending, yang saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial.

"Mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan agar P2P lending bisa menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 2 miliar," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (21/4/2021).

Menurutnya, peningkatan batas penyaluran kredit itu dapat dilakukan dengan adanya kolaborasi antara P2P lending dengan sektor perbankan.

Melalui kolaborasi ini, P2P dimungkinkan mendapatkan pendanaan untuk penyaluran kredit ke pelaku UMKM dengan resiko yang lebih rendah.

Pada saat bersamaan, perbankan juga akan mendapatkan keuntungan, seperti hal nya data kredit nasabah milik P2P lending.

"Kolaborasi antar keduanya akan menjadi positif karena mereka yang sudah mengakses dengan nilai kecil, dengan jangka pendek, mereka punya record yang juga bisa dimanfaatkan perbankan konvensional," tutur Hendri.

https://money.kompas.com/read/2021/04/21/173803426/ojk-diminta-untuk-izinkan-fintech-beri-pembiayaan-di-atas-rp-2-miliar

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

Whats New
Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Whats New
Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Whats New
CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

Whats New
Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Whats New
Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

Whats New
IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

Whats New
Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Whats New
Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Whats New
Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Whats New
Dalam Sepekan, JD.ID, LinkAja, dan Zenius Mem-PHK Karyawannya

Dalam Sepekan, JD.ID, LinkAja, dan Zenius Mem-PHK Karyawannya

Whats New
Jadi Agenda Presidensi G20, Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Diharapkan Sasar Kota Besar

Jadi Agenda Presidensi G20, Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Diharapkan Sasar Kota Besar

Whats New
Ini 3 Konglomerat Sawit RI yang Pilih Berkantor Pusat di Singapura

Ini 3 Konglomerat Sawit RI yang Pilih Berkantor Pusat di Singapura

Whats New
Daftar Negara Pemberi Utang ke Indonesia, Singapura Juaranya

Daftar Negara Pemberi Utang ke Indonesia, Singapura Juaranya

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.