Ongkir Belanja Online Jadi Disubsidi Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menggodok mekanisme pemberian subsidi biaya pengiriman atau ongkos kirim (ongkir) dalam rangka Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada Ramadan 2021.

“Pemerintah sedang mempersiapkan kegiatan kegiatan yang sejalan dengan (insentif) yang diberikan kepada industri otomotif maupun properti," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir dari Antara, Sabtu (24/4/2021).

"Ini sedang dikaji secara lebih dalam dan dalam waktu singkat akan diumumkan,” kata dia lagi.

Ketum Partai Golkar ini menuturkan, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket kebijakan dan telah membahas mengenai subsidi ongkos kirim dengan sejumlah platform.

“Pada prinsipnya para platform juga ingin berkontribusi jadi intinya para platform juga akan menanggung daripada ongkos kirim dan ini sedang dipersiapkan dengan Menteri Perdagangan,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga melalui laman instagram resminya menyatakan bahwa pemerintah akan menggelar Harbolnas Ramadhan yang akan diselenggarakan selama lima hari, yakni mulai dari H-10 sampai dengan H-6 hari Raya Idul Fitri atau pada 3-7 Mei 2021.

Pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 miliar dalam bentuk subsidi ongkos kirim dan produk yang diutamakan adalah produk produk dalam negeri.

Pemerintah juga akan bekerjasama dengan asosiasi platform digital pelaku UMKM produsen lokal dan para pelaku logistik untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi.

“Dengan demikian kita berharap di bulan Ramadhan ini terjadi peningkatan konsumsi dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan produsen lokal,” ungkap Airlangga.

Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA), Bima Laga, menyambut baik program pemerintah yang ingin menyubsidi ongkos kirim dalam Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas jelang Lebaran.

"Ini bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mendorong perekonomian masyarakat. Terlebih jelang Lebaran di mana kebutuhan konsumsi masyarakat memang sedang tinggi-tingginya," ungkap Bima.

Bima menyakini kebijakan tersebut akan memberi dampak positif bagi industri digital, meski efek secara jangka pendek belum bisa diproyeksikan, mengingat hal tersebut tergantung dari mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Selain subsidi untuk belanja daring, pemerintah juga menyiapkan beberapa stimulus lain seperti memastikan pihak swasta membayar Tunjangan Hari Raya kepada karyawan.

Lalu penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kilogram, percepatan realisasi manfaat perlindungan sosial, dan penjaminan kredit usaha bagi sektor hotel, restoran dan kafe.

Tujuan pemberian subsidi ongkir semata demi daya ungkit konsumsi masyarakat yang menurun selama masa pandemi Covid-19.

Selama bulan Ramadhan, pemerintah juga bakal mensubsidi beras yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dengan mekanisme tersebut, Bulog akan mendapat dana sekitar Rp 2 triliun yang bisa digunakan untuk membeli gabah rakyat hingga Rp 440 juta.