Naik Rp 84 Triliun, Utang Pemerintah pada Maret 2021 Tembus Rp 6.445,07 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah per Maret 2021 mencapai Rp 6.445,07 triliun. Bila dibandingkan dengan tingkat utang bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 6.361 triliun, jumlah utang tersebut meningkat Rp 84,07 triliun atau 1,32 persen.

Sementara bila dibandingkan dengan posisi Maret 2020 yang sebesar Rp 5.192,56 triliun, posisi utang pemerintah membengkak Rp 1.252,51 triliun atau 24,1 persen.

Dikutip dari buku APBN KiTa, Selasa (27/4/2021), jumlah utang yang mencapai Rp 6.445,07 triliun tersebut setara dengan 41,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemenkeu mencatat, lonjakan tingkat utang terjadi lantaran pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk ekonomi Indonesia yang berada dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19.

"Posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19," jelas Kemenkeu.

Bila diperinci, total utang pemerintah tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp 861,91 triliun (13,37 persen) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 5.583,16 triliun (86,63 persen).

Untuk utang pemerintah yang dalam bentuk pinjaman terdiri atas pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 849,38 triliun.

Pinjaman luar negeri yang berasal dari bilateral per Maret 2021 mencapai Rp 323,144 triliun, multilateral sebesar Rp 482,02 triliun, dan commercial bank sebesar Rp 44,23 triliun.

Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.331,57 triliun dan valas sebesar Rp 1.271,59 triliun.

SBN domestik tersebut bila diperinci lebih jauh terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 3,510,47 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBN) sebesar Rp 801,10 triliun.

Sementara itu, SBN valas terdiri atas SUN sebesar Rp 1.024,59 triliun dan SBSN sebesar Rp 247 triliun.

Kemenkeu menjelaskan, komposisi utang pemerintah yang sebagian besar dalam bentuk SBN domestik merupakan bentuk upaya kemandirian pembiayaan.

"Hingga akhir Maret 2021, (jumlah SBN domestik) mencapai 66,9 persen dari total komposisi utang. Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang rupiah, yaitu mencapai Rp 67,09 persen dari total komposisi utang pada akhir Maret 2021," tulis Kemenkeu.