Profil Waduk Bener, Proyek yang Dikaitkan dengan Kericuhan Aparat-Warga di Purworejo

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari lalu, media sosial Tanah Air dihebohkan dengan kericuhan antara aparat kepolisian dengan warga dari Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Para warga Desa Wadas ini melakukan aksi penolakan penambangan material tanah di kampung halaman mereka. Material galian C tersebut sedianya akan digunakan untuk keperluan pembangunan Waduk Bener.

Dalam kejadian pada Jumat, 23 April 2021 itu, aparat kepolisian mengamankan 11 orang. Belakangan, warga Desa Wadas melaporkan Kapolres Purworejo ke Komnas Ham.

Lalu, seperti apa profil Waduk Bener?

Dikutip dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Senin (3/5/2021), Waduk Bener atau Bendungan Bener adalah waduk yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Bendungan ini direncanakan akan mengairi lahan sawah seluas 15.069 hektare. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk memperbanyak waduk guna mendukung proyek ketahanan pangan.

Selain itu, dengan keberadaan Waduk Bener diharapkan dapat mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik per detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6 MW.

Sumber air Waduk Bener berasal dari Sungai Bogowonto, salah satu sungai besar di Jawa Tengah.

Nama Waduk Bener sendiri diambil dari lokasinya yang berada di Kecamatan Bener, Purworejo. Proyek berada berada sejauh sekitar 8,5 kilometer dari pusat kota Purworejo.

Bendungan Bener merupakan proyek yang didanai langsung APBN lewat Kementerian PUPR. Pemilik proyek ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang berada di bawah Ditjen Sumber Daya Air PUPR.

Proyek Waduk Bener digarap secara keroyokan oleh tiga BUMN karya yakni PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Kapolres dilaporkan warga

Dikutip dari Kompas TV, warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah melaporkan Kapolres Purworejo ke Komnas HAM. Laporan ini terkait kekerasan dan penangkapan dalam sosialisasi pemasangan patok proyek tambang di Desa Wadas.

Warga melaporkan Kapolres Purworejo Rizal Marito dan anggotanya usai bentrokan pada Jumat (23/4/2021). LBH Yogyakarta sebagai penerima kuasa hukum warga juga ikut mendampingi pelaporan itu.

Julian Dwi Prasetia, kuasa hukum warga Wadas dari LBH Yogyakarta menilai pihak Polres Purworejo sewenang-wenang melakukan penangkapan.

“Akibat dari kejadian tersebut, 11 orang ditangkap, digelandang ke Polsek Bener dan Polres Purworejo. Mereka ditangkap secara sewenang-wenang, dan sejumlah barang disita,” tulis Julian dalam keterangan resminya.

Julian adalah salah satu orang yang ditangkap usai bentrokan itu. Belakangan, polisi membebaskan seluruh tahanan itu karena tak terbukti melakukan tindak pidana.

Warga Wadas juga mengalami kekerasan fisik dalam bentrokan dengan polisi.

“Belasan orang yang terdiri dari warga sipil, jaringan masyarakat sipil yang bersolidaritas dan kuasa hukum warga dari LBH Yogyakarta, mengalami luka-luka. Bahkan ada yang sempat pingsan lantaran kena hajar,” kata Julian.

Menurut Julian, anggota Polres Purworejo melanggar aturan soal kekerasan, ancaman kekerasan, penganiayaan, dan/atau pelanggaran hak asasi manusia.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun,” ujar Julian mengutip Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Ia pun mengatakan, warga meminta Komnas HAM tegas menangani kasus kekerasan aparat itu.

“Kami berharap dan meminta Komnas HAM RI menindaklanjuti laporan ini dengan melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan, termasuk tidak takut memanggil dan memeriksa Kapolres Purworejo dan anggotanya yang terlibat melakukan kekerasan,” tulis Julian.