Sindir Belanja Pegawai Pemda, Mendagri: Rakor, Rakor, Rakor, Isinya Honor...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti masih ada pemerintah daerah (Pemda) yang lebih banyak menggelontorkan dana dari pusat untuk belanja pegawai daripada belanja modal.

Padahal, belanja modal diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, program desa, hingga penguatan sumber daya manusia di daerah tersebut.

"Kami keliling (ke) beberapa daerah. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modal kecil, belanja langsung ke masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (yang manfaatnya langsung dirasakan warga)," kata Tito dalam pembukaan Musrenbangnas Tahun 2021, Selasa (4/5/2021).

Tito merinci, banyak daerah membelanjakan 70-80 persen anggaran dalam APBD untuk operasional pegawai, termasuk membeli berbagai barang keperluan pegawai.

Belanja pegawai yang terlalu banyak membuat banyak program yang seharusnya bisa terakomodir, menjadi berantakan.

Akibatnya, banyak jalan-jalan rusak dan sampah bertebaran di daerah tersebut

"Macam-macam programnya, untuk program ini, program itu (untuk memperkuat pegawai). Saya sampai katakan, 'kapan kuatnya?'. Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor, isinya honor nantinya," seloroh Tito.

Bahkan, Tito mengaku, ada beberapa daerah dengan belanja modal rendah, hanya 12 persen.

Artinya, belanja operasional untuk pegawai mencapai 88 persen.

Dari angka belanja modal 12 persen itupun, 3-5 persennya digunakan lagi untuk biaya rapat pegawai.

Masyarakat hanya merasakan 7-8 persen manfaat dari 12 persen belanja modal yang dianggarkan.

"Ini menyedihkan. Tolong rekan-rekan kepala daerah terutama kepala daerah baru, jangan juga mau dibodoh-bodohi," tutur Tito.

Untuk itu, Tito meminta Pemda untuk memperbanyak belanja modal, minimal 30-40 persen dari APBD.

Dia ingin Pemda mencontoh Presiden RI Joko Widodo saat menjadi Walikota Solo, yakni membelanjakan 45 persen APBD untuk belanja modal.

Tak hanya itu, pihaknya meminta Pemda untuk menggelontorkan dana per kuartal, bukan hanya tinggi di akhir tahun. Pemda harus memiliki target belanja per kuartal.

Ke depan, Kemendagri akan menilai kinerja masing-masing Pemda bersama Kementerian Keuangan.

Penilaian kinerja ini sangat menentukan waktu pentransferan dana selanjutnya.

"Kalau sampai ada yang enggak bergerak dananya, maka daerah-daerah itu saya minta ke Menkeu, kita gunakan transfer berbasis kinerja. Jadi kalau kinerjanya enggak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, lebih baik dibelanjakan dulu," pungkas Tito.