Ketua DPR RI Soal Larangan Mudik Lebaran: Petugas Harus Tegas Tapi Tetap Humanis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau kesiapan pengendalian transportasi di Cirebon jelang diberlakukannya larangan mudik Lebaran yang dimulai hari ini, Kamis (6/5/2021) hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Budi mengatakan, Cirebon menjadi titik pergerakan kendaraan terbanyak yang dilalui untuk menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian transportasi di Cirebon menjadi titik yang krusial.

Menurut dia, pemerintah akan terus menjaga kolaborasi bersama Korlantas, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder agar menjalankan operasi di lapangan dengan tegas namun tetap humanis.

"Kami tetap mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik agar tujuan kita untuk tetap menjaga penyebaran covid tercapai," ujar Budi dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Puan Maharani meminta kepada seluruh jajaran terkait agar pelaksanaan kebijakan larangan mudik dapat dilaksanakan dengan baik dan sistematis agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.

"Pengawasan petugas di lapangan agar dilakukan dengan tegas namun tetap humanis," kata Puan.

Kementerian Perhubungan memastikan mulai besok, Kamis (6/5/2021) akan mulai diberlakukan periode larangan mudik Lebaran 2021. Larangan mudik tersebut berlangsung mulai pukul 00.00 WIB nanti malam hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya bersama dengan tim gabungan dari instansi terkait akan melakukan penyekatan di beberapa titik dan membangun posko penyekatan larangan mudik Lebaran 2021.

Oleh karena itu dia mengharapkan agar penyekatan ini dilakukan dengan koordinasi tim yang baik antara pihaknya, maupun instansi terkait lainnya dan dipatuhi oleh masyarakat.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan non mudik mohon dapat mempersiapkan dokumen perjalanan yang diperlukan, apabila tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan, dengan sangat terpaksa, akan kami putar balik untuk melengkapi dokumen dimaksud,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).

Budi menambahkan, sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pihaknya akan medirikan posko tersebut didirikan di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.