Survei Litbang Kompas: 40,2 Persen Responden Menilai Penyekatan Pemudik Tak Efektif

Survei ini dilakukan terhadap 520 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan pendapat dilakukan sepanjang 13-15 Maret 2021.

Salah satu survei menunjukkan penilaian responden terhadap penyekatan jalur antar kota/provinsi untuk melarang pergerakan kendaraan umum atau pribadi sebagai moda transportasi untuk mudik.

Hasilnya 3,5 persen responden menyatakan sangat efektif dan 44 persen merasa efektif. Sementara 40,2 persen responden merasa tidak efektif, 1,9 persen menilai sangat tidak efektif, dan sisanya 10,4 persen tidak tahu.

Peneliti Litbang Kompas Eren Masyukrilla mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan dari hasil survei ini adalah ternyata cukup besar pula persentase penilaian masyarakat terkait penyekatan jalan yang merasa tak efektif.

"Hal yang juga menjadi sorotan dan dinilai tidak efektif adalah penyekatan, yang saat ini juga sedang masif dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kemenhub di banyak ruas jalur dan perbatasan antar wilayah," ujar Eren dalam diskusi virtual, Kamis (6/5/2021).

Penilaian masyarakat tersebut berdasarkan realisasi penerapan larangan mudik di tahun lalu. Di mana penyekatan atau pemeriksaan pada titik dan waktu tertentu tidak berjalan dengan optimal.

Misalnya pengawasan di malam hari yang lebih longgar dibandingkan pagi dan siang hari. Selain itu, dalam kondisi hujan pengawasan juga menjadi tidak ketat oleh para petugas.

Hal itu menjadi celah bagi banyak masyarakat yang nekat mudik tetap lolos meski pada periode penerapan kebijakan pelarangan.

"Itu menjadi celah kebocoran dari pemudik tahun lalu, yang bisa melewati posko-posko pemeriksanaan, karena memang tidak ada yang jaga. Nah ini mengapa dinilai (penyekatan) tidak efektif," jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Eren, perlu komitmen para petugas untuk konsisten menjaga titik penyekatan dan melakukan pemeriksaan agar penerapan kebijkan bisa optimal.

Selain itu, perlu juga upaya untuk mengantisipasi jalur-jalur alternatif atau jalur tikus yang kerap kali digunakan masyarakat yang nekat mudik untuk menghindari pengawasan.

"Kalau memang mau lakukan penyekatan, mau penindakan tegas terhadap arus lalu lintas di perbatasan antar kota, memang perlu dilakukan secara terus-menerus, dalam artian tidak boleh berikan celah kepada pelaku mudik, nah itu baru akan optimal," pungkas Eren.