Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Luhut: Pemerintah, BUMN, BUMD Wajib Pakai Produk Lokal!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penggunaan produk asing.

Ia menilai, implementasi penggunanaan produk dalam negeri belum optimal.

Hal itu diungkapkannya dalam postingan akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan usai melakukan rapat dengan lintas kementerian dan asosiasi industri terkait evaluasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Luhut mengatakan, Indonesia sudah terlalu lama bergantung pada produk-produk dari luar negeri, terutama untuk keperluan industri.

Oleh sebab itu, program P3DN diperlukan dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional.

"Hal ini dilakukan tentunya sesuai dengan arahan Presiden @jokowi agar pemerintah, BUMN/BUMD, badan usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri dan mendukung program P3DN," kata Luhut dalam postingan Instagramnya, dikutip Jumat (7/5/2021).

"Selama ini saya perhatikan seringkali ada yang selalu berkilah dengan berbagai alasan sehingga kemudian impelementasi P3DN menjadi persoalan yang tak kunjung terpecahkan," jelas Luhut.

Ia menilai, sudah saatnya bersikap tegas terkait penggunaan produk lokal, serta meminta semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Luhut pun secara khusus meminta kementerian yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir bisa mendorong implementasi penerapan TKDN, bukan hanya sekedar wacana.

"Secara khusus saya menekankan kepada Kementerian BUMN untuk sekali lagi melihat peraturan presiden dengan jelas. Bukan hanya sekedar rencana dan wacana saja mengenai penerapan TKDN ini," tegasnya.

Luhut juga berharap BPKP dan BPPT terlibat dalam mengaudit semua badan usaha dan melaporkan mana saja yang tidak menerapkan TKDN.

Hal ini agar dapat segera diberikan sanksi hingga pencopotan jabatan.

Selain itu, dia meminta pula agar peraturan atau definisi desain dari local content atau brand dari produk anak bangsa turut dihargai.

Di sisi lain, pengusaha dalam negeri diharapkan dapat bersaing pula dari sisi kualitas maupun harga.

"Kalau semua bersinergi, saya yakin kita akan mencapai tujuan kita yaitu terciptanya 'multiplier effect' yang tinggi, sehingga di saat yang sama kemampuan teknologi Indonesia akan membawa kita menjadi bangsa yang mandiri dan tidak tergantung dari pasokan produk-produk buatan luar negeri," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2021/05/07/135550926/luhut-pemerintah-bumn-bumd-wajib-pakai-produk-lokal

Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke