Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp 172,35 Triliun, Berikut Rinciannya

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut, anggaran PEN sudah terealisasi sebesar 24 persen dari pagu anggaran yang disiapkan, yakni Rp 699,43 triliun.

"Realisasi Dana PEN sampai 11 Mei 2021 itu Rp 172,35 triliun atau 24 persen dari pagu, dan ini bertambah," kata Airlangga dalam keterangannya di Istana Negara secara virtual, Senin (17/5/2021).

Airlangga menuturkan, realisasi itu meningkat di semua sektor prioritas. Di sektor kesehatan, realisasinya sudah mencapai Rp 24,9 triliun dari Rp 175,22 triliun atau sekitar 14,2 persen.

Anggaran ini digunakan untuk vaksinasi, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, insentif pajak kesehatan, 3T, 3M, dan biaya perawatan.

Kemudian di sektor perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp 150,28 triliun. Dananya disalurkan untuk beberapa program bansos, antara lain BST, PKH, Kartu Sembako, dan BLT Desa.

"Perlinsos baik PKH sudah (terealisasi) 48 persen, Kartu Sembako 38 persen, BST 98,39 persen, dan BLT Desa 17 persen," ungkap Airlangga.

Selanjutnya untuk program prioritas dengan realisasi Rp 21,8 triliun triliun atau 17,6 persen dari pagu Rp 123,67 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 42,03 triliun atau 21 persen dari pagu Rp 193,53 triliun, dan insentif usaha mencapai 47 persen dari pagu Rp 56,72 triliun.

Airlangga bilang, program PEN bertujuan untuk mengurangi dampak Covid-19 sehingga masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah bisa bertahan dan kembali beraktifitas sehingga ekonomi pulih.

Adapun saat ini, sudah ada 10 daerah yang membukukan pertumbuhan ekonomi positif. Sebagai rincian, Riau sudah mencapai 0,41 persen, Papua 14,28 persen, Sulawesi Tengah 6,26 persen, Yogyakarta 6,14 persen, dan Sulawesi Utara 1,87 persen.

Kemudian Sulawesi Tenggara 0,06 persen, NTT 0,12 persen, Papua barat 1,47 persen, Bangka Belitung 0,97 persen, dan Maluku Utara 13,45 persen.

"Catatan kami terlihat beberapa daerah yang menyumbang pertumbuhan terbesar, tentunya 10 provinsi besar menyumbang 77,71 persen," pungkas Airlangga.