Defisit APBN Paling Tinggi dalam 20 Tahun, Sri Mulyani: Masih Lebih Baik Dibandingkan AS dan ASEAN 5

Defisit tersebut karena penerimaan negara tidak berbanding lurus dengan belanja negara. Akibat Covid-19 sebut dia, Indonesia kehilangan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah alias rugi senilai Rp 1.356 triliun.

"Defisit APBN tahun 2020 mencapai 6,1 persen dari PDB. Ini adalah tingkat defisit yang belum pernah terjadi dalam 20 tahun terakhir," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Sri Mulyani menyebutan, APBN sudah menjadi instrumen utama yang bekerja keras di tengah pandemi Covid-19. Tanpa APBN, dampak terhadap pemburukan ekonomi akibat pandemi akan jauh lebih besar.

Selama pandemi, belanja negara meningkat 12,3 persen mencapai Rp 2.593,5 triliun. Sedangkan penerimaan terkontraksi -16 persen karena terpukulnya aktifitas dunia usaha dan maraknya insentif dari pemerintah di bidang perpajakan.

Tak heran, defisit APBN mencapai 6,1 persen dari PDB, merupakan yang tinggi sejak 20 tahun terakhir.

"Defisit ini meningkat dibanding rancangan awal APBN 2020 sebelum Covid-19 yang tadinya hanya 1,76 persen dari PDB, di mana primary balance hampir mendekati balance atau Rp 0," tutur Sri Mulyani.

Bendahara negara itu mengakui, defisit pada anggaran negara memang tidak dapat dihindarkan, tak terkecuali bagi negara-negara maju. Amerika Serikat (AS) saja yang perekonomiannya terkontraksi -3,5 persen mempunyai defisit anggaran mencapai 15,8 persen dari PBD.

Artinya, posisi defisit Indonesia yang 6,1 persen dari PDB masih lebih baik ketimbang defisit anggaran AS yang tembus 15 persen.

Negara lain pun tak kalah besarnya. Perekonomian Jepang -4,8 persen dengan defisit fiskal 12,6 persen, ekonomi Inggris terkontraksi -9,9 persen dengan defisit 13,4 persen.

Kemudian negara-negara ASEAN seperti Malaysia -5,6 persen dengan defisit 5,1 persen dari PDB, Filipina -9,5 persen dengan defisit 5,5 persen dari PDB, dan ekonomi Singapura -5,4 persen dengan defisit APBN 8,9 persen.

"Kami mengambil beberapa contoh (di atas) dengan negara G20 dan ASEAN 5 untuk memberikan perspektif betapa Covid-19," ucap Sri Mulyani.

Sejak Covid-19 menghantam, Sri Mulyani bersama otoritas moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan sektor jasa keuangan yang dipimpin OJK, juga dengan LPS langsung tancap gas mengantisipasi pemburukan ekonomi dan mencegah ancaman stabilitas keuangan.

"Maka itu sinergi erat membuat Indonesia mampu menahan dampak Covid-19 relatif lebih moderat dibanding negara kelompok G20 maupun ASEAN 5," tandas Sri Mulyani.