Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2022 Turun hingga ke 4,5 Persen dari PDB

Hal ini tercantum dalam dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022, sebagai asumsi untuk menyusun RAPBN tahun 2022.

Defisit APBN yang ditetapkan sebesar 4,51 persen-4,85 persen pada tahun 2022 setara dengan Rp 807 triliun hingga Rp 881,3 triliun. Angka ini turun dibandingkan defisit 2021 yang mencapai 5,7 persen dari PDB atau sebesar Rp 1.006,4 triliun.

"Defisit akan semakin mengecil ke 4,51 persen hingga 4,85 persen PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Adapun defisit terjadi karena penerimaan negara diproyeksi hanya mencapai 10,18 persen - 10,44 persen dari PDB atau setara dengan Rp 1.823,5 triliun sampai Rp 1.895,4 triliun.

Pendapatan negara tersebut, terdiri dari penerimaan pajak sekitar 8,37 persen-8,42 persen dari PDB atau Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun.

"Kemudian PNBP pada kisaran 1,80 persen-2 persen dari PDB atau Rp 322,4 triliun-Rp 363,1 triliun, dan hibah berkisar 0,01 persen-0,02 persen dari PDB atau Rp 1,8 triliun-Rp 3,6 triliun," ungkap dia.

Sementara belanja negara akan mencapai kisaran 14,69 sampai dengan 15,30 persen PDB atau setara dengan 2.630,6 triliun - Rp 2.776,6 triliun.

Lalu, keseimbangan primer mulai bergerak positif di kisaran -2,31 persen sampai -2,65 persen PDB di 2022. Sedangkan rasio utang tetap terkendali di kisaran 43,76 persen sampai 44,28 persen dari PDB.

"Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi," tegas Sri Mulyani.

Asumsi lainnya yang dirancang pemerintah untuk tahun 2022, antara lain tingkat pengangguran terbuka ditekan di kisaran 5,5 persen-6,2 persen, angka kemiskinan 8,5 persen-9,0 persen, dan rasio gini antara 0,376-0,378.

Kemudian Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44-73,48, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) akan ditingkatkan masing-masing 102-104 dan 102-105.