Menko Airlangga Desak Pemda Segera Belanjakan Anggaran yang Masih Tersimpan di Bank

Tercatat hingga Maret 2021, dana Pemda yang mandek di perbankan mencapai Rp 182 triliun. Dana yang tidak tersalurkan itu menahan pemulihan ekonomi nasional karena masyarakat tidak merasakan manfaatnya.

"Ini adalah dana yang disimpan dan tidak berputar di masyarakat. Dan tentu diharapkan dana yang sebesar ini akan sangat berpengaruh apabila diputarkan di masyarakat," kata Airlangga dalam diskusi secara virtual, Jumat (21/5/2021).

Airlangga menuturkan, percepatan belanja daerah berperan vital mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Dana tersebut harusnya dibelanjakan untuk hal produktif sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja. Perbaikan aktifitas bisnis di daerah tentunya berdampak pada pergerakan roda perekonomian yang berkelanjutan.

"Jadi sehubungan dengan ini kami mengimbau agar masing-masing daerah mempercepat belanja atau pengeluaran guna percepatan pemulihan," tutur Airlangga.

Adapun pada kuartal I-2021, ekonomi RI masih terkontraksi -0,74 persen karena baru 10 provinsi yang mencatat pertumbuhan positif di atas 0 persen. Artinya, masih ada 24 provinsi lainnya yang mencatat kontraksi.

Sepuluh provinsi yang dimaksud, yaitu Yogyakarta, Riau, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku Utara.

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Papua sebesar 14,8 persen, diikuti Maluku Utara sebesar 13,45 persen yang disumbang oleh sektor pertambangan. Kemudian pertumbuhan ekonomi Yogyakarta sudah mencapai 6,14 persen, yang disumbang oleh sektor informasi dan komunikasi.

"Oleh karena itu bagi 24 daerah dan ada BPD-nya (Bank Pembangunan Daerah), inilah yang perlu kita lakukan agar penyerapan tenaga kerja bisa dilangsungkan," tutur dia.

Airlangga lantas mengimbau, penggelontoran anggaran harus lebih banyak diarahkan pada belanja modal. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengimbau hal yang sama.

Sri Mulyani kesal lantaran Pemda lebih banyak menggelontorkan dan untuk belanja pegawai dibanding belanja modal yang jelas-jelas memiliki manfaat banyak untuk masyarakat di daerah tersebut.

Pada tahun 2019 saja, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 34,74 persen, sedangkan rata-rata belanja modal masih rendah sebesar 20,27 persen.

"Bahkan (belanja pegawai) di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9 persen, dan porsi belanja modal yang terendah hanya 7,1 persen," tandas Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/5/2021).