Waspadai Inflasi, BI Diprediksi Dongkrak Suku Bunga Acuan Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) diproyeksi tidak lagi memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan BI-7DRRR di level 3,50 persen tahun ini.

Hal itu terlihat ketika BI kembali memutuskan menahan suku bunga 3 bulan berturut-turut.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) teranyar, BI lebih menekankan pada kebijakan makroprudensial dan penyaluran likuiditas alih-alih menurunkan suku bunga acuan.

Bank sentral juga mengakui, pengetatan suku bunga akan dilakukan meski waktunya masih jauh yang diproyeksi sekitar tahun depan.

Pengetatan suku bunga mempertimbangkan beberapa komponen, termasuk tingkat inflasi.

"Pemotongan suku bunga lebih lanjut mungkin tidak ada dalam benak Bank Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat tingkat suku bunga 3,50 persen tetap benar dalam pengaturan inflasi yang rendah saat ini, meski dia memperingatkan akselerasi inflasi tahun depan," kata Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro dalam laporannya, Kamis (27/5/2021)

Satria berpandangan, bank sentral terlihat waspada pada tingkat inflasi ke depan, meski saat ini inflasi terus-menerus rendah.

Pada bulan April, indeks harga konsumen (IHK) 1,42 persen secara tahunan (yoy), jauh dari target BI sebesar 3 persen (yoy).

Menurut Satria, inflasi akibat lonjakan harga komoditas akan berdampak lambat terhadap inflasi.

Namun, adanya rencana kenaikan tarif PPN, PPh OP orang kaya, dan pajak karbon mungkin mampu mengerek inflasi tahun depan.

Pada perkiraan awal, Satria memprediksi kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen hanya akan menambah 0,2 persen ke inflasi tahunan.

Namun akan menyumbang 0,8 persen ke inflasi tahunan jika Kemenkeu menghapus pengecualian PPN untuk 4 barang dan 17 layanan.

"Menaikkan PPN dari 0 persen menjadi 12 perswn untuk industri makanan dan pariwisata, hingga layanan keuangan dan perawatan kesehatan akan menambah lebih dari 0,8 persen terhadap CPI tahunan. Perhatikan pula pajak karbon juga akan mempengaruhi inflasi," beber Satria.

Satria beranggapan, BI lebih "menyukai" kenaikan pajak daripada terus memonetisasi utang pemerintah.

Meskipun memicu inflasi, kenaikan pajak sebenarnya akan menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk mempersempit defisit fiskal.

Pada akhirnya, akan mengurangi kebutuhan BI untuk berpartisipasi dalam skema tanggung rentang (burden sharing) yang dilakukan bank sentral sejak tahun 2020.

Tercatat tahun ini, BI telah membeli obligasi senilai Rp 108,4 triliun dari lelang primer dan dari green shoe option (GSO) Rp 6,4 triliun pada bulan Mei saja.

"Kami juga memperkirakan BI akan terus membeli utang pemerintah, mengingat kebutuhan pembiayaan kotor Kementerian Keuangan sangat besar sekitar Rp 965 triliun antara April hingga Desember tahun ini," pungkas Satria.